Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Koperasi dan UMKM, Selasa (19/8/2025) malam, Maman Abdurrahman menyampaikan rencananya mewajibkan pelaku UMKM mendaftarkan ke SAPA UMKM. Hal ini agar UMKM terdata secara akurat.

 “Jadi, kami dari Kementerian UMKM akan keluarkan aturan, wajib semua UMKM masuk onboarding di dalam sistem ini. Jadi, akhirnya kita bisa memetakan itu. Kurang lebih, hitungan saya bisa ada 40 juta UMKM onboarding di dalam sistem ini,” kata dia.

Dengan pendataan, Maman menyatakan akan lebih mudah bagi pemerintah membantu penyelesaian masalah UMKM, seperti mengenai perizinan hingga sertifikasi produk.

Namun rencana itu juga menuai kecurigaan. Ada kekhawatiran pelaku UMKM akan dipajaki. Selain itu ada yang curiga perkembangan usahanya diklaim sebagai keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembinaan.

Menanggapi rencana Menteri Maman Abdurrahman, Kepala Dinas  Koperasi dan UKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyatakan akan menjembataninya dengan pelaku usaha. Terlebih pihak telah melakukan pendataan pada 2022-2023 melalui Sistem Informasi Data Tunggal (Sidit) UMKM.

“Data akan kami migrasikan,” kata Yanuar.

Pada 2022-2023, terdata sekitar 275 ribu UMKM di Kalsel. Selanjutnya terdata sekitar 125 ribu UMKM. Dengan demikian diperkirakan ada 500 ribu UMKM di Kalsel yang akan didaftarkan ke SAPA UMKM.

“UMKM yang paling banyak di Kalsel bergerak di bidang kuliner,” kata Yanuar.

Pihaknya pun telah melakukan pendampingan dan pembinaan. Di antaranya pembuatan nomor induk berusaha (NIB) secara gratis dan sertifikasi halal gratis yang pada 2025 ditargetkan untuk  1.000 UMKM.

Anggap Tantangan dan Peluang

Sinergi pemerintah dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disadari semua pihak sangatlah penting. Sinergi, menurut Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Ahmad Yunani, jangan hanya dengan UMKM yang berhasil.

 Pemerintah juga harus mendalami permasalahan yang dihadapi semua UMKM.

“Anggapan pemerintah hanya hadir pada UMKM berhasil dan seolah mau menarget pajak memang kerap dikeluhkan. Jadi harus ada penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakannya. Jika tidak maka UMKM akan jaga jarak dengan pemerintah,” ujarnya saat diminta berkomentar mengenai progam pendataan SAPA UMKM.

Kepada pelaku UMKM, Yunani menyarankan untuk fokus meningkatkan usaha. “Pertanyaannya, apakah UMKM hanya mau seadanya, hanya karena tidak mau dipajaki?” ujarnya.

Dia berharap pelaku UMKM berpikiran positif terhadap rencana pendataan oleh Kementerian UMKM. “UMKM perlu menyikapi rencana tersebut sebagai tantangan dan peluang pengembangan usaha. Jangan jadi beban,” tandasnya.