Belum Ada Koperasi Merah Putih di Kalsel Terima Kredit Perbankan, KMP Tetap Wajib Penuhi Kelayakan

Dalam rangka memastikan bahwa program tersebut dijalankan secara efektif oleh perbankan, OJK pasti akan melakukan proses pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai kerangka pengawasan yang kami terapkan selama ini, dengan mengacu pada POJK dan SEOJK yang mengatur mengenai pengelolaan aktiva produktif yang sehat dan penerapan manajemen risiko, serta Inpres No.9 tahun 2025.

Perlu diperhatikan bahwa yang disalurkan oleh perbankan tersebut bukan bantuan, melainkan pinjaman sehingga terdapat kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh KMP. 

OJK akan terus memantau langkah yang dilakukan perbankan dalam mendukung program pemerintah tersebut, khususnya dengan mengupayakan penerapan prinsip manajemen risiko serta tata kelola yang baik. 

"Selain itu, kami juga siap berkoordinasi dengan kementrian dan lembaga yang terkait untuk mendukung kesuksesan program ini, termasuk mengevaluasi bersama apabila terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh perbankan maupun KDMP," kata Agus.

Baca juga: Usaha KMP di Kalsel Mulai Berdetak, Koperasi Kintapura Tanahlaut Jual Lele 250 Kg

Sebagaimana diketahui, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Secara umum, tujuan pembentukan KMP adalah untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. 

Pembentukan KDMP didorong oleh kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan model bisnis yang disesuaikan dengan potensi lokal pada masing-masing daerah dan disertai sinergi Pemerintah bersama stakeholders dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)