Serap Aspirasi Warga Perbatasan, DPRD Kalsel Dorong Peningkatan Infrastruktur dan Pemekaran Daerah

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Alpiya Rahman terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Hal itu tampak dalam kegiatan reses yang digelar di dua titik, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10/2025).

Melalui kegiatan reses ini, Alpiya membuka ruang dialog langsung bersama warga untuk menampung berbagai masukan dan usulan pembangunan.

Wilayah perbatasan Kalsel–Kaltim menjadi perhatian utama, mengingat kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah provinsi.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi penting, mulai dari perbaikan jembatan dan akses jalan yang rawan banjir, bantuan bibit perkebunan dan pupuk bersubsidi, hingga penyediaan mesin pencacah rumput bagi peternak.

Menurut Alpiya, sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Pamukan Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Kebutuhan bibit, pupuk, dan sarana peternakan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat. Kami akan berupaya agar hal ini mendapat perhatian dari pemerintah provinsi,” ujar Alpiya.

Selain itu, masyarakat juga mengusulkan penambahan penerangan jalan umum (PJU) di titik rawan kecelakaan, pembangunan zona selamat sekolah (ZoSS) di kawasan padat pelajar, serta pengadaan kendaraan pengangkut sampah dan fasilitas olahraga.

Warga pun berharap perusahaan lokal dan asing yang beroperasi di wilayah tersebut turut aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial masyarakat.

Salah satu aspirasi yang paling kuat disuarakan ialah terkait pemekaran Kabupaten Kambatang Lima.

Menanggapi hal ini, Alpiya menyampaikan bahwa DPRD Kalsel tetap memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi tersebut, meskipun pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah.

“Semangat masyarakat untuk memperjuangkan pemekaran Kambatang Lima tidak boleh padam. Kami di DPRD Kalsel, khususnya melalui Komisi I, terus mengawal dan memperjuangkannya sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan reses ini, Alpiya menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi warga ke tingkat pembahasan provinsi.

Ia berharap hasil reses dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Reses adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat agar suara masyarakat benar-benar terdengar dan diperjuangkan,” pungkasnya. (AOL)