134 Siswa di Martapura Keracunan MBG, DPRD Banjar Desak Pemkab Punya Alat Rapid Test 

BANJARMASINPOST.COID, MARTAPURA  - Sebanyak 134 siswa di Martapura keracunan makanan bergizi gratis (MBG) MBG, DPRD Banjar Desak Pemkab Punya Alat  Rapid Test 

Anggota Komisi IV DPRD Banjar, Ahmah Fauzan Asniah mendorong Pemkab Banjar memiliki alat rapid test untuk mengidentifikasi bahan berbahaya dari makanan. 

Fauzan menyarankan dinas terkait menganggarkannya.

Terlebih Martapura sering jadi lokasi kegiatan keagamaan besar seperti haul atau peringatan hari besar Islam.

Baca juga: Warga Desa Aluan Mati Batu Benawa HST Ini Senang Dibangunkan Pos Kamling

Baca juga: Harga Tergantung Ukuran, Durian Kampung Hulu Sungai Laris di Pinggir Jalan Batulicin Tanahbumbu

 “Di Martapura ini sering ada acara besar. Jadi alat rapid test untuk mengetes makanan dengan cepat sangat diperlukan,” ujarnya di Martapura, Sabtu.

 Sekretaris Satgas Program Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani, memastikan seluruh siswa yang keracunan setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (9/10) mendapatkan penanganan medis.

“Alhamdulillah, dari sekitar 134 siswa yang keracunan, semuanya dalam kategori ringan. Walaupun sempat dirawat di UGD dan sebagian ada yang rawat inap, semuanya bisa ditangani oleh rumah sakit,” ujar Sipliansyah, Sabtu (11/10).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Banjar itu pun menjelaskan hasil pemeriksaan sementara Dinas Kesehatan Banjar menunjukkan adanya kandungan nitrit pada dua jenis makanan yang dikonsumsi siswa, yaitu nasi dan sayur. Zat tersebut diduga kuat menjadi pemicu keracunan.

Dia pun mengaku pihaknya telah dimintai keterangan oleh tim investigasi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjelaskan kronologi kejadian. 

“Mereka memang sudah punya data dari pihak lain, tapi kami juga memberikan keterangan sesuai fakta di lapangan,” katanya.

Meski insiden ini cukup besar, Sipliansyah menyatakan kejadian tersebut bukan akibat kelalaian, melainkan murni musibah.

 “Namanya musibah, kita tidak bisa tahu kapan terjadi. Dan ini bukan keteledoran. Secara umum, SPPG sudah memenuhi standar, hanya ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Sipliansyah menambahkan Satgas MBG saat ini berperan memberikan masukan teknis. Sedangkan keputusan dan kebijakan lebih lanjut berada di tangan BGN.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BGN Pusat, termasuk soal apakah Satgas punya kewenangan menegur atau memberikan sanksi kepada SPPG. Itu nanti kami bahas lebih lanjut,” ucapnya.

Selain melakukan evaluasi, tim Satgas juga telah melakukan investigasi mendalam dengan mewawancarai sejumlah pihak, di antaranya tiga ahli gizi, kepala SPPG, bagian akuntansi, serta 47 karyawan yang terlibat dalam proses produksi makanan, mulai dari juru masak hingga petugas kebersihan.  (lis/msr/riz)