Gewsima Mega Putra: APBD Harus Mengalir untuk Rakyat, Bukan Mengendap di Bank

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Gewsima Mega Putra menegaskan APBD adalah amanah yang diberikan oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Dia bukan sekadar tabel angka dan grafik belanja, melainkan janji perubahan, jalan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih cepat, pendidikan yang lebih berkualitas, dan ekonomi masyarakat yang makin kuat.

"Karena itu, tidak selayaknya anggaran publik justru "parkir" dan mengendap di bank daerah tanpa memberikan manfaat nyata kepada warga,"tegas Gewsima.

Ditambahkannhya, Ekonom Acuviarta Kartabi dengan tegas menyampaikan bahwa APBD tidak boleh diperlakukan sebagai instrumen investasi yang mengejar bunga. 

Transparansi dan akuntabilitas wajib dijaga, terutama jika dana publik ditempatkan di bank daerah.

Pengendapan dana hanya akan memperlihatkan ketidakoptimalan kinerja fiskal dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pengamat dari KPPOD pun mengingatkan, dana yang mengendap berarti pembangunan tertunda,"bebernya.

Menurut Gewsima, uang yang seharusnya menggerakkan roda perekonomian daerah justru diam dan tidak memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru,ia berpandangan bahwa penempatan dana APBD dalam bentuk deposito hanya dapat dibenarkan jika kebutuhan dasar rakyat telah dipenuhi, infrastruktur di seluruh wilayah sudah layak, kualitas SDM meningkat, dan penempatan tersebut bersifat sementara menunggu realisasi program yang sudah siap dieksekusi.

Selain itu, seluruh prosesnya harus transparan dan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

"Kami di DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, memiliki komitmen kuat untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar turun menyentuh rakyat, bukan sekadar menjadi angka saldo dalam laporan keuangan,"ungkapnya.

"Fungsi pengawasan akan kami perketat, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat Kotabaru,"sambung Gewsima.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan anggaran bukan diukur dari tingginya saldo kas atau bunga deposito yang masuk, melainkan dari berapa banyak kebutuhan rakyat yang terpenuhi: Apakah akses air bersih makin merata? Apakah jalan desa semakin baik? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang memadai? Apakah pelayanan kesehatan semakin cepat dan mudah?

"Mari kita tegakkan kembali prinsip dasar keuangan publik: APBD harus bekerja untuk rakyat hari ini, bukan nanti. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar angka di rekening bank,"pungkasnya. (AOL)