Bangun Banua Garap Tiket Perjalanan Dinas, Ekonom ULM Ingatkan Risiko Distorsi Persaingan

Ia juga mengingatkan dampak lanjutan jika pelaku usaha swasta yang selama ini bergantung pada pasar perjalanan dinas pemerintah kehilangan ruang usaha.

Menurut dia, hal itu dapat berpengaruh pada pajak daerah, serapan tenaga kerja, hingga keberlangsungan ekosistem usaha jasa perjalanan di daerah.

Handry menegaskan, batas ideal keterlibatan BUMD dalam sektor usaha adalah ketika tidak terjadi tumpang tindih dengan pasar yang sudah sehat. Salah satu prinsip yang dapat digunakan, menurutnya, adalah memastikan layanan tersebut tetap terbuka dan tidak eksklusif bagi satu entitas tertentu.

“BUMD boleh ikut dalam sistem terbuka, tapi bukan mengunci pasar,” ujarnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi PT Bangun Banua Masih Tahap Penyidikan, Kejati Kalsel Tunggu Hasil Perhitungan BPKP

Ia menambahkan, jika tujuan utama adalah tata kelola yang baik, maka diperlukan pemisahan yang tegas antara peran pemerintah sebagai regulator dan BUMD sebagai operator usaha. Selain itu, seluruh mekanisme pengadaan jasa perlu tetap dilakukan secara transparan dan kompetitif.

“Kalau tidak, ini bisa menjadi konflik kepentingan yang dilegalkan atas nama pendapatan daerah,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)