Rapat Solar Subsidi Nelayan Sempat Memanas, DKPP Tanahlaut: Pertamina Segera Lakukan Audit

Melalui program SIAP MELAUT, pemerintah daerah berupaya mendatangkan pihak pusat maupun pemerintah provinsi untuk dapat hadir di Mall Pelayanan Publik (MPP) Tala sehingga pengurusan perizinan dan dokumen kapal nelayan dapat berjalan lebih lancar.

Pada forum rapat, delapan poin penting dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak terkait.

Berita acara ditandatangani sejumlah pihak, di antaranya Kepala DKPP Tala H Muhammad Kusri, Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B, Kasat Reskrim Polres Tala AKP Cahya Prasada Tuhuteru, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Camat Takisung, pengelola SPBUN Kuala Tambangan, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang hingga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tala.

Dari sejumlah poin penting itu di antaranya disebutkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi pencatatan logbook, laporan penyaluran dan realisasi penerimaan BBM oleh sebagian nelayan.

Temuan tersebut membuat pemerintah daerah bersama pihak terkait sepakat melakukan evaluasi dan sinkronisasi data lanjutan.

Rapat berlangsung sekitar tiga jam dan membahas secara detail mekanisme distribusi solar subsidi di SPBUN Kualatambangan.

Selain persoalan data penerimaan solar, rapat juga menyoroti penggunaan barcode, pencatatan logbook dan mekanisme distribusi BBM subsidi melalui jasa pengangkut yang dinilai masih perlu pembenahan dan pengawasan lebih ketat.

PT Pertamina Patra Niaga dalam rapat tersebut menyatakan akan melakukan evaluasi dan audit internal terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi pada SPBUN 68.708.003 Kuala Tambangan.

Sementara pihak pengelola SPBUN, Nurul Tasiah, menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan, mekanisme dan hasil evaluasi yang dilakukan Pertamina terkait distribusi solar subsidi.

Pengelola SPBUN juga menegaskan penyaluran solar dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan DKPP Tanahlaut.

Dalam rapat itu, Pemkab Tala bersama pihak terkait juga sepakat melakukan koordinasi dan evaluasi lanjutan guna memperbaiki mekanisme distribusi BBM subsidi agar lebih tertib administrasi, tepat sasaran dan transparan.

Bahkan, apabila dalam pendalaman berikutnya ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan penyimpangan, maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas hingga aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Selain membahas distribusi solar subsidi, DKPP Tala juga menyatakan akan mempercepat pendampingan pemberkasan dokumen kapal dan perizinan kapal perikanan milik nelayan.

Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B berharap persoalan tersebut dapat segera terselesaikan, karena telah berlangsung cukup lama. "Kalau saya lihat, ini hanya masalah pesan tak sampai saja antara pihak SPBUN dan DKPP Tala. 

"SPBUN kan mendapatkan rekomendasi dari DKPP, pemerintah kita. Pemerintah kita ini kan menjalankan tugas untuk masyarakat. Jadi jangan dibolak-balik, yang memberi rekomendasi malah ditanya balik, siapa yang bertanggungjawab. Kan itu lucu, menurut saya ini lucu," tandas Agus.

Kepala DKPP Tala H Muh Kusri ketika dikonfirmasi seusai rapat menegaskan setelah rapat tersebut maka selanjutnya pihak PT Pertamina akan melakukan audit internal. "Jadi, setelah ini nanti Pertamina akan melakukan audit ke pihak SPBUN Kualatambangan," tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)