Musim Penggeledahan

BANJARMASINPOST.CO.ID- HANYA berselang delapan hari, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan penggeledahan. Bila pada Selasa (9/12) dilakukan terhadap kantor PT Bangun Banua, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kali ini terhadap kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sebelum melakukan penggeledahan pada Rabu (17/12), penyidik Kejati Kalsel melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 20 orang.

Asisten Intelijen Nana Riana mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKSDA dengan sekitar 14 perusahaan.

Tidak hanya Kejati Kalsel, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin juga melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Pendidikan.

Penggeledahan pada Senin 24 November 2025 itu menurut Kasi Intelijen Dimas Purnama Putra berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kegiatan sewa server, aplikasi dan jaringan untuk sekolah dasar di Banjarmasin.

Berurusan dengan kejaksaan juga dijalani Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Balangan.

Kejari setempat menggeledah kedua kantor ini pada pertengahan November lalu menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung lapangan futsal di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan tahun anggaran 2021-2023.

Melihat hal ini, akhir tahun 2025 di Kalsel tidak hanya diisi musim hujan dan banjir, tetapi juga musim penggeledahan oleh kejaksaan.

Aksi tersebut berlangsung tidak lama setelah pimpinan kejaksaan di Kalsel berganti. Tiyas Widiarto menggantikan Rina Virawati sebagai Kepala Kejati Kalsel pada akhir Oktober.

Di organisasi manapun, pemimpin baru harus melakukan evaluasi hasil pekerjaan pimpinan lama. Gebrakan dan inovasi juga harus diterapkan. Itulah tujuan dari rolling, mutasi atau promosi.

Apa yang dilakukan kejaksaan di Kalsel berkaitan dengan tindak pidana korupsi tentu harus kita apresiasi. Soalnya ada keyakinan di masyarakat bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak luput dari budaya korupsi.

Sementara ini kejaksaan belum menetapkan tersangka dari tiga penggeledahan. Harapannya kasus tersebut tidak terhenti di tengah jalan dan berproses hingga ke pengadilan. Dengan demikian masyarakat mengetahui kebenarannya.

Selain itu kejaksaan diharapkan tidak berhenti pada kasus yang tengah ditangani. Akhir Desember adalah masa tutup buku anggaran.

Akan banyak data keuangan yang harus disesuaikan oleh aparat agar terlihat wajar. Terlebih masih banyak anggaran yang tidak terserap untuk pembangunan. Harapannya Korps Adhyaksa jeli menyimaknya. Selain itu jangan lupa, masyarakat tetap mengawasi Anda. (*)