Kunci di RTRW

BANJARMASINPOST.CO.ID - MENJELANG berakhirnya Tahun 2025, cuaca di Kalimantan Selatan masih didominasi basah dengan curah hujan yang tinggi. Tak heran, sejumlah daerah terdampak banjir seperti di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Banjar hingga Kabupaten Tanahlaut.

Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan pun memberi peringatan agar meningkatkan kewaspadaan, bukan hanya hingga berakhirnya tahun 2025, namun juga hingga ke tahun 2026. Meskipun puncak musim hujan di sebagian besar wilayah berlangsung November hingga Desember 2025, namun di beberapa daerah di Kalsel puncak musim hujan berlangsung hingga tahun depan.

Tanahlaut, Tanahbumbu, termasuk kawasan Hulu Sungai serta Banjarmasin dan area sekitarnya merupakan wilayah-wilayah yang selama ini memang rentan bahaya banjir. Prediksi dari Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan menjadi peringatan yang sangat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada bencana banjir hingga tahun depan.

Pada Tahun 2020-2021 lalu, Kalsel mengalami banjir besar yang merendam sebagian besar wilayahnya. Dampak banjir itu sangat terasa bagi masyarakat. Meskipun banjir seperti itu terjadi dalam siklus yang lama, namun kewaspadaan pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap tak kendur. Historis mengenai bencana banjir besar di Kalsel memang tidak tercatat rapi. Namun di masa lalu, tepatnya tahun 1928, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pernah pula mengalami banjir besar.

Baca juga: Pasca Banjir Fasilitas Pendidikan dan Publik di HSS Dipenuhi Lumpur, Cek Daftar Sekolah Terdampak

Berkaca dari musibah banjir besar di Sumatera beberapa waktu lalu, Kalsel harus siap siaga akan kemungkinan adanya banjir. Apalagi tipologi penggunaan lahan di Kalimantan dan Sumatera memiliki kemiripan. Banyak kebun sawit, area pertambangan, dan luasan hutan yang kian mengecil serta area konservasi yang terbatas.

Khusus wialayah seperti Balangan maupun HST, penanganan maupun kesiapsiagaan terhadap bencana banjir harus dilakukan komprehensif, yakni dari hulu ke hilir, bukan semata di titik banjir. Perlu dilakukan normalisasi sungai setempat, pembuatan embung bahkan bendungan sebagai langkah konkret antisipatif, termasuk melakukan penataan ulang bantaran sungai.

Namun, yang paling kiranya perlu dirancang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota serta RTRW Provinsi yang integral, bukan parsial. Sebab, dengan penataan wilayah yang terintegrasi serta mempertimbangkan aspek ekologis sebagai episentrum pembangunan, maka bahaya maupun bencana banjir di Banua bisa diminimalkan.

Selain pembuatan RTRW yang terintegrasi, pelaksanaannya pun harus dikunci agar betul-betul dilaksanakan. Implementasi di lapangan harus sama persis dengan apa yang tertulis dalam aturan. Hal itu menjadi tugas bersama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat serta stakeholder lainnya untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan. (*)