Jangan Cuma Sekolah Rakyat

BANJARMASINPOST.CO.ID - PENDIDIKAN adalah kunci pemutus kemiskinan, begitu narasi yang mengiringi peresmian Program Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Senin (12/1) lalu.

Di Sekolah Rakyat itu, ruang kelasnya bak kampus modern, asramanya bak kamar hotel.

Menggembirakan? Jelas iya. Namun, di balik seremonial fasilitas mewah bagi keluarga prasejahtera tersebut, terselip ironi dari SDN Pondok Butun di Batulicin, Tanahbumbu.

Hanya berselang sehari setelah peresmian megah itu, puluhan murid di Batulicin baru saja “merayakan” berakhirnya masa belajar lesehan di lantai yang telah berlangsung selama setahun.

Ya, di satu sudut Banua, negara memamerkan modernisasi pendidikan yang serba wah, sementara di sudut lain, puluhan siswa harus menunggu selama 365 hari – sampai harus mengeluh nyeri bahu – hanya untuk mendapatkan hak dasarnya, meja dan kursi untuk belajar di kelas.

Data SDN Pondok Butun mencatat, dari 356 siswa, bantuan 56 set meja-kursi baru mencukupi dua rombongan belajar. Itu pun belum menyentuh persoalan atap bocor, plafon rapuh, dan toilet rusak.

Bak ada jurang lebar antara sekolah baru – dengan niat mulia itu - bentukan pusat dengan realitas sekolah negeri di daerah.

Kemegahan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, yang juga akan dibangun di Tanahbumbu dan Barito Kuala, jangan sampai hanya menjadi panggung pencitraan sementara sekolah-sekolah di sekitarnya masih berjuang melawan keterbatasan infrastruktur dasar.

Tugas pemerintah bukan sekadar membangun proyek percontohan yang mewah, melainkan memastikan keadilan fasilitas. Yang baru boleh jadi perhatian, tapi jangan lupa atau abai dengan lama.

Tak ada petinggi yang menangis saat puluhan murid SDN Pondok Butun selama hampir satu tahun menahan rasa sakit di punggung karena harus lesehan saat belajar.

Memutus rantai kemiskinan rasanya tidak akan terwujud selama kualitas pendidikan masih dipisahkan oleh sekat diskriminasi fasilitas. Semoga tidak. (*)