Cukupkah Berhemat dengan WFH

BANJARMASINPOST.CO.ID- Pemerintah tengah menyiapkan skema kebijakan work from home (WFH) satu hari sepekan untuk merespons tingginya harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah. Meski demikian, Istana memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri tetap aman.

Rencana tersebut disiapkan tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), namun juga sektor swasta setelah libur Idulfitri 2026.

Kebijakan ini diyakini dapat menekan konsumsi BBM di tengah gejolak harga energi global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerapan WFH dapat menghemat penggunaan BBM hingga sekitar 20 persen per hari, meski angka tersebut masih bersifat estimasi awal.

Angka ini muncul karena berkurangnya aktivitas warga menggunakan kendaraan bermotor.

Secara matematis konsumsi BBM nasional Indonesia, berdasar data tahun lalu mencapai sekitar 1,5–1,6 juta barel per hari. Ketika ada WFH satu hari saja, bakal ada penurunan konsumsi bahan bakar.

Namun pilihan WFH ini masih harus dihitung ulang dan disimulasikan. Instansi atau bidang apa saja yang bisa dilakukan WFH. Jangan sampai justru mengganggu layanan publik, sementara efisiensi tidak begitu signifikan.

Lalu pilihan hari WFH pada Jumat, apakah tidak memperpanjang jumlah ‘libur’ ASN? Jangan-jangan karena ada tiga hari free, justru mereka memanfaatkan waktu yang semestinya bekerja di rumah untuk jalan-jalan. Jelas ini meleset dari maksud menurunkan aktivitas.

Pemerintah juga harus tetap menjaga agar roda perekonomian agar tidak melambat imbas dari kebijakan WFH tersebut, sebagaimana menurunnya pendapatan pekerja sektor transportasi seperti ojol.

Banyak yang kemudian mempersoalkan pilihan efisiensi ini, termasuk membandingkan dengan penggunaan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan triliunan rupiah dengan hasil yang masih diperdebatkan.

Lebih banyak anggaran yang bisa dihemat ketika efisiensi dilakukan di program andalan Presiden Prabowo ini. Nyatanya, saat libur Lebaran, anggaran MBG bisa dihemat Rp 5 triliun. Tentu ini jumlah yang sangat signifikan.

Namun ternyata, efisiensi tak semata-mata hitungan ekonomi. Ada juga perhitungan politis, sehingga MBG (dalam kondisi saat ini) belum, atau tidak akan diutak-atik.

Lalu, bila harga minyak dunia terus bergejolak dan WFH belum bisa menjadi jawaban efisiensi, anggaran apalagi yang akan dipilih?

Kini keputusan ada di pemerintah, apa masih akan menggunakan pendekatan ekonomi atau politis. Apalagi APBN mengalami defisit Rp 135,7 triliun hingga Februari 2026 ini. Tentu kita tidak ingin APBN terus berdarah-darah.

Menganalogikan saat menyusun anggaran dalam rumah tangga, penghematan tentu perlu pengorbanan, dan bukan gengsi apalagi puja-puji. (*)