Mewujudkan Swasembada Energi

BANJARMASINPOST.CO.ID- PERANG Iran vs Amerika dan Israel membuat eskalasi di Timur Tengah semakin memanas. Imbasnya pun, tak hanya dirasakan negara yang berkonflik namun hampir seluruh negara di belahan dunia merasakannya.

Penutupan selat Hormuz, serangan terhadap fasilitas energi di Iran dan negara-negara teluk turut memicu naiknya harga minyak dunia. Kini, harga minyak mentah dunia mencapai USD 91,40 perbarel turun dari sebelumnya yang sempat menyentuh USD 112,11 per barel.

Kini dunia memang tengah menghadapi krisis energi. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil memicu efek terhadap perekonomian banyak negara. Tidak terkecuali dengan negara Indonesia.

Kebutuhan BBM nasional Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 227.136 kilo liter (KL) per hari. Dalam satuan barel, konsumsi minyak Indonesia berkisar antara 1,3 juta hingga 1,6 juta barel per hari (bph), di mana 50 persen kebutuhan bahan bakar minyak masih dipenuhi melalui impor.

Indonesia tercatat merogoh sekitar US$100 juta per hari untuk impor minyak dan BBM. Sedangkan untuk menyubsidi BBM agar terjangkau oleh masyarakat pemerintah mengalokasikan Rp 56,1 triliun untuk subsidi Pertalite yang dinikmati 157,4 juta kendaraan. Sedangkan, anggaran subsidi solar tahun ini mencapai Rp 89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan diesel.

Dengan situasi global yang tidak menentu saat ini, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan demi efisiensi energi. Pertama, pemerintah memberlakukan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) untuk pegawai ASN dan juga swasta.

Namun, kebijakan ini sifatnya hanya untuk jangka pendek. Jika, situasi ini berkepanjangan Indonesia akan kehabisan “nafas”.

Pemerintah, sebaiknya menjadikan situasi global saat ini pengalaman dalam mengambil kebijakan energi nasional dalam jangka panjang. Misalnya, memaksimalkan pengembangan kendaraan listrik.

Untuk mengubah kebijakan energi nasional, Indonesia sebenarnhya bisa. Karena Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat baterai mobil listrik, terutama nikel, yang merupakan komponen utama baterai Nickel Manganese Cobalt (NMC). Cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta ton atau 30 persen dari total dunia.

Kebijakan kendaraan listrik, akan menekan banyak biaya subsidi yang selama ini digunakan pada kendaraan berbahan bakar fosil.

Pemerintah juga bisa mendorong penggunaan bahan bakar tenaga surya untuk menghasilkan listrik di kantor-kantor pemerintah, swasta atau rumah pribadi. Berada di kawasan tropis membuat potensi untuk menghasilkan listrik dari energi ramah lingkungan dan terbarukan terbuka lebar.

Kini, tinggal kemauan dari pemerintah bagaimana mengelola negara ini sehingga mampu swasembada energi bukan lagi defisit dan bergantung pada negara lain. Situasi saat ini, bisa menjadi menjadi tonggal awal memulainya.(*)