Waket DPRD Kalsel ungkap isu Pilkada lewat DPRD sejauh ini masih sebatas wacana yang belum memiliki pijakan legislasi
Tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Koordinator Pusat BEM se-Kalsel, Irfan Naufal.
Para demonstran aksi unjuk rasa jilid II Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Senin (19/1/2026) mereka ditemui oleh Ketua DPRD Kalsel
Aksi ini merupakan unjuk rasa jilid II yang digelar mahasiswa untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Menurut Anang, sepanjang dalam suatu peristiwa telah ditemukan korban serta alat bukti berbasis media elektronik, aparat penegak hukum bisa bergerak
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalsel dalam mendorong desa sebagai penggerak utama pembangunan
Partai Nasdem Kalimantan Selatan menegaskan sikap terbuka terhadap seluruh opsi, baik pemilihan langsung maupun tidak langsung
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalsel menilai pilkada langsung perlu dievaluasi secara serius
PDI Perjuangan Kalsel menegaskan sikap konsisten menolak wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD
Rosehan NB menilai, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menarik hak pilih langsung rakyat dan melakanakan di DPRD
Aksi unjuk rasa menolak wacana Pilkada melalui DPRD yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berujung deadlock
Para pengunjuk rasa dari BEM Kalsel yang demo menolak Pilkada Lewat DPRD duduki DPRD Kalsel
Aksi unjuk rasa menolak wacana Pilkadamelalui DPRD di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sempat berlangsung tegang
Mahasiswa BEM Kalsel mulai memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat, Gedung DPRD Kalsel, Kamis (15/1/2026) siang. Tolak Pilkada dipilih DPRD
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, Kalsel sedang menjalani tahapan evaluasi dan verifikasi terkait banjir di daerah ini
Sekelompok warga Banjarmasin membuka posko gugatan atas penanganan banjir yang dinilai tak menyentuh akar persoalan
Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengawali tahun 2026 dengan fokus pada penguatan peran dan kinerja DPRD
Irfan Naufal menegaskan bahwa wacana Pilkada lewat DPRD bertentangan dengan prinsip konstitusional demokrasi elektoral yang telah mengikat
Pengamat , MS Shiddiq menilai, wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD berisiko Kehilangan Legitimasi Sosial di Daerah