Oposisi Lebih Baik
DALAM negara yang demokrasinya tidak “nanggung”, terlihat jelas mana pihak pro pemerintah dan mana oposisi. Jadi kemenangan satu parpol yang kemudian menjadi pihak penguasa, akan membuat parpol lain yang kalah menjadi oposisi. Hal itu sah-sah saja.
Suatu negara demokrasi yang dipagari oleh konstitusi berlandaskan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum nan jelas dan adil, jalannya pemerintahan biasanya lancar, meski oposisi rajin mengkritisi. Justru penguasa harus terus menerus diingatkan oleh oposisi jika melenceng dari jalur kesepakatan bersama yang berlandaskan konstitusi.
Namun jika penguasa berjalan benar, maka oposisi harus mengawasi konsistensi dari praktik kebenaran itu, sambil membangun kesadaran kritis dari publik untuk ikut mengawasi penguasa.
Sayangnya saat ini keadaan sering tidak jelas lantaran ada partai yang anggaplah “kalah” dalam pertarungan politik yang demokratis, namun menggunakan “kekuatannya” melalui lobi politik untuk dapat jatah bagian di pemerintahan (kekuasaan).
Sialnya lagi sang pemenang pertarungan tidak tegas, dan tersandera kewajiban untuk menampung semua golongan di negara ini sebagai perwujudan gotong royong dalam negara yang majemuk.
Justru di sinilah keruwetan menjadi. Ketika sang pemenang sekaligus pemegang kekuasaan harus mengambil keputusan yang tidak populer akibat situasi yang mengancam anggaran negara, justru pihak yang berada dalam kekuasaannya malah tidak setuju oleh kebijakan itu.
Seharusnya pihak yang tidak setuju itu menarik menterimenterinya dalam kekuasaan, ketika memang parpol itu secara prinsipil
menentang kebijakan penguasa. Penarikan para menteri penting agar sang penguasa yang terkenal dengan karakter peragu
dan menjaga citra itu dapat lebih cepat membuat keputusan.
Lebih cepat menjadi oposisi juga lebih baik, karena tidak membiarkan penguasa peragu tenggelam dalam lautan pertimbangan. Malah dengan menjadi oposisi lebih leluasa mengkitisi.
Bagaimana pun oposisi adalah sokoguru demokrasi dan setiap demokrasi yang sehat harus memiliki oposisi. Ingat demokrasi harus dikontrol agar jangan menjadi tirani. Oposisi memang membawa perbedaan dalam cara pandang atau pemikiran di kehidupan bernegara atau bermasyarakat, namun bukankah perbedaan itu rahmat?
Meski demikian oposisi harus dilawan jika hanya sekadar mengkritik, mengecam, atau melawan tanpa konsep dan tujuan jelas. Oposisi pun layak disingkirkan jika hanya sekadar cari sensasi dan popularitas dari massa yang lugu.
Lebih buruk lagi jika oposisi itu nekat memaksakan kehendak dengan melakukan makar (kudeta) terhadap kekuasaan yang sah dan terpilih secara demokratis. Oposisi yang seperti itu layak dipidanakan. (*)
