Jelas dan Tegas
Mujiburrahman
Oleh: Mujiburrahman
SABTU pagi, usai Salat Subuh, 21 April 2012. Sebuah dialog udara berlangsung di RRI Banjarmasin. Para penelepon berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Topik yang paling seru masih soal BBM (bahan bakar minyak).
“Saya antre di SPBU sejak jam 2 pagi, sampai sekarang masih belum dapat giliran,” kata seorang penelepon dari Banjarmasin.
“Saya mengendarai mobil dalam perjalanan ke Kapuas. Karena khawatir bensin tidak cukup, saya membeli di tepi jalan. Ternyata harga per liternya Rp 8.000,” kata yang lain.
Lalu seorang penelepon asal Papua berkata,” Di sini harga premium per liter sudah tembus Rp 12.000.”
“Di Makassar, distribusi BBM normal,” kata penelepon dari Sulawesi Selatan.
“Kalau begitu, kirimkan saja BBM di Makassar ke Banjarmasin,” timpal yang lain bercanda.
Dialog makin seru, ketika seorang penelepon mengatakan, kebijakan pemerintah soal BBM terlalu pro Jawa. Ia mengatakan, sudah selayaknya Kalimantan dan Papua menuntut merdeka, jika penganaktirian ini terus berlangsung.
Pagi itu, kebetulan saya harus pergi ke Kandangan untuk sebuah acara. Jarum indikator bahan bakar di mobil saya menunjukkan, masih ada sisa minyak separuh. Ini cukup untuk pulang pergi.
Namun, jika antrean di SPBU tidak panjang, saya berniat untuk mengisi lagi. Ternyata, sepanjang jalan dari Banjarmasin hingga Kandangan, di semua SPBU, antrean mobil amatlah panjang. Saya menyerah.
Siang, usai acara di Kandangan, saya langsung pulang. Niat saya untuk mengisi bahan bakar semakin surut, setelah melewati SPBU-SPBU di sepanjang jalan. Antrean makin mengular naga. Lebih kesal lagi, di Banjarbaru, saya terjebak kemacetan.
Rupanya, antrean mobil menuju SPBU membuat jalan makin sempit. Mobil-mobil merayap. Setelah bebas dari kemacetan Banjarbaru, ternyata masih menghadang kemacetan di sekitar SPBU Landasan Ulin, SPBU Kilometer 19 dan SPBU Kilometer 6.
Jelas, salah satu pemicu semua ini adalah rencana pemerintah melarang mobil berkekuatan 1500 cc ke atas menggunakan BBM bersubsidi. Orang-orang ramai antre membeli BBM, bukan hanya untuk dipakai sendiri, tetapi juga untuk dijual.
Logikanya sederhana: orang akan membeli premium eceran, meski harganya lebih mahal dari di SPBU, tetapi masih jauh lebih murah dari harga pertamax.
Penyebab lainnya mungkin adalah kurang memadainya jatah BBM yang diberikan pemerintah pusat. BPost (22-4-2012) melaporkan, kouta BBM Kalimantan hanya 7 persen dari kuota nasional.
Sedangkan kuota Sumatera sebanyak 12 persen dan kuota Jawa-Bali sebanyak 59 persen. Khusus untuk Kalsel, kouta BBM bersubsidi tahun 2012 turun 4,8 persen dari kuota 2011. Inilah antara lain yang memicu teriakan ingin merdeka di atas.
Senja hari, saat tiba di rumah, saya terkejut menyaksikan berita di televisi, tentang wafatnya Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo. Beliau wafat ketika mendaki Gunung Tambora, di Pulau Sumbawa NTB. Beliau adalah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam hal perminyakan, beliau adalah pakarnya. Hal ini tampak sekali dalam diskusi-diskusi di televesi yang ia hadiri.
Kepergian almarhum itu, mengingatkan saya pada riwayat seorang aktivis, Soe Hok Gie. Gie adalah aktivis idealis yang menentang rezim Soekarno. Namun setelah Soekarno jatuh, Gie kecewa dengan teman-temannya yang mau menjadi antek-antek penguasa Orde Baru. Dalam galau, Gie bersama beberapa teman dekatnya, mendaki Semeru, dan di sana ia menghirup gas beracun hingga meninggal.
Seperti Gie, Pak Widja sangat gemar mendaki gunung. Mungkin di puncak gunung, ia menemukan kejernihan pikiran dan keberanian, sesuatu yang tidak ia temukan di Jakarta, terutama dalam keputusan soal BBM. Padahal keputusannya gampang: naik atau tidak, titik. Kenyataannya, keputusan DPR dan pemerintah serba ngambang: BBM tidak naik, tapi....
Kita membutuhkan keputusan yang jelas dan tegas! (*)
