BanjarmasinPost/

Korupsi dan Impian Hati

Kamis, 4 Januari 2018. Masyarakat disentak oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Barabai,

Korupsi dan Impian Hati
BPost cetak
Mujiburrahman 

Oleh: MUJIBURRAHMAN
Akademisi UIN Antasari Banjarmasin

Kamis, 4 Januari 2018. Masyarakat disentak oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Barabai, Kalimantan Selatan. OTT ini menjerat empat orang tersangka, yakni Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Abdul Latif, Ketua Kadin HST Fauzan Rifani, Dirut PT Sugriwa Agung, Abdul Basit dan Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto. Yang terakhir ditangkap di Surabaya.

Entah mengapa, ada kesamaan hari dan jumlah tersangka OTT kali ini dengan OTT di Banjarmasin, 14 September 2017 lalu. Keduanya terjadi pada hari Kamis, dan tersangka OTT terdahulu juga empat orang, yakni Muslih, Dirut PDAM Bandarmasih; Trensis, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih; Iwan Rusmali dan Andi Effendi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin. Tanggal kejadian juga mirip: 14 dan 4.

Namun, berbagai keserupaan di atas mungkin kebetulan belaka. Keserupaan yang lebih mendasar adalah rasa malu, kaget dan mungkin juga takut, yang bercampur aduk di benak masyarakat Banua. Malu karena korupsi adalah tindak pidana yang serius. Kaget karena tidak menyangka-nyangka kalau KPK mengintip sampai ke kabupaten. Takut, karena siapa pun bisa saja terjerat kasus korupsi!

Terus terang, saya termasuk orang yang takut, terutama sejak menjabat sebagai rektor UIN Antasari tiga bulan terakhir. Bukankah pernah terjadi, seorang pejabat tanpa sadar dan tanpa keuntungan apapun menandatangani dokumen yang kelak terbukti menjadi pengabsah bagi tindak korupsi? Orang makan nangkanya, kita kena getahnya! Apalagi, secara umum, saya masih awam dalam urusan keuangan.

Rasa takut itu berlipat ganda setelah kami menerima penghargaan Menteri PAN RB dan KPK kepada UIN Antasari pada 12 Desember 2017 lalu sebagai satu dari (hanya) dua Satker Kementerian Agama RI yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Saya takut tak bisa mempertahankan predikat ini.

Tentu akan lebih berat lagi meningkatkannya menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untunglah, pidato Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif, pada acara penyerahan penghargaan itu membuat saya agak tenang. ”Penghargaan ini bukanlah sesuatu yang perlu dirayakan, tetapi suatu awal dari perubahan yang lebih baik. Korupsi di negeri ini sudah luar biasa dan menjalar ke mana-mana. Uang bangunan masjid saja dikorupsi. Bahkan uang pencetakan Alquran pun dikorupsi,” katanya.

Bagi Laode, perjuangan memberantas korupsi adalah perjuangan jangka panjang yang terus-menerus. “Ibarat lari, ini bukan lari jarak pendek, tetapi maraton,” katanya. Lari maraton memang perlu stamina yang tinggi, sabar dan konsisten. Dalam lari maraton, orang yang semula tertinggal bisa saja akhirnya menjadi juara, sementara yang semula di depan justru tertinggal karena daya tahannya menurun.

Daya tahan terhadap korupsi itu memang tak mudah dipertahankan. Orang yang tampak alim dan rajin ibadah, bisa saja rajin korupsi. Boleh jadi, orang yang suka berteriak ‘berantas korupsi’ justru koruptor. Apalagi, kehidupan kita semakin materialistik dan menuhankan uang. Daftar keinginan makin banyak dan orang makin tamak. Orang makin kurang bersyukur dan tidak bahagia dengan kesederhanaan.

Bagaimana pula dengan orang-orang yang telah mengeluarkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk menduduki jabatan tertentu? Adakah jalan lain untuk mengembalikan modal itu selain korupsi? Jelaslah bagi kita, kasus-kasus korupsi yang menimpa para politisi, pejabat dan pengusaha tidak bisa lepas dari budaya politik transaksional yang memperdagangkan bahkan memperjudikan jabatan.

Sebagai orang Banjar, saya turut malu dengan kasus-kasus OTT KPK di Banua ini. Alih-alih menyalahkan mereka yang terlibat, saya kira kita perlu mengkritik diri sendiri. Saya jadi teringat dengan kemarahan Rhoma Irama dan kawan-kawan terhadap goyang ngebor Inul Daratista pada 2003 silam. Kemarahan itu dibalas telak oleh Emha Ainun Nadjib dalam tulisan berjudul: “Pantat Inul adalah Wajah Kita Semua.”

Kita boleh marah, kesal dan malu dengan kasus-kasus korupsi itu. Namun, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada tata nilai sosial budaya dan politik yang memuluskannya. Saya khawatir, gaya hidup mewah dan serakah para koruptor itu diam-diam adalah impian terpendam di hati kita! . (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help