Kompetisi dan Egoisme Elit

Mujiburrahman, Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- “ORANG jenius itu sedikit. Orang bloon, yang kala minum es dia tiup dikira panas, juga sedikit. Yang banyak itu yang di tengah. Jenius tidak, bloon juga tidak. Ya, seperti kita-kita ini,” kata saya dalam berbagai kesempatan.

Saya mengungkap kenyataan itu dalam rangka menanggapi pola pikir masyarakat kita yang selalu ingin menang, unggul, juara, terbaik dan teratas. Seolah kalau tidak juara, kita tak berharga. Seolah anak yang tidak ranking atas tak layak disayang. Seolah kalau tidak jadi ketua, jadi anak buah itu hina. Seolah kalau tak jadi pejabat, jadi rakyat itu tak terhormat. Akibatnya, sikap kita terhadap hidup tidak sesuai takaran, tidak imbang. Kita menjadi egois, mau menang sendiri. Yang diupayakan hanya kepentingan diri, keluarga, dan orang-orang dekat. Persetan dengan orang lain!

Perhatikan dunia pendidikan kita. Kita terdidik dalam budaya kompetisi, bukan kolaborasi, bersaing, bukan bekerja sama. Meskipun belakangan rapor siswa sudah tidak menyebutkan ranking, para orangtua tetap saja ingin mengetahui anaknya ranking berapa. Kadangkala, guru juga membagikan rapor dengan mengumumkan siapa yang ranking satu hingga lima atau sepuluh. Tentu saja anak yang masuk dalam ranking itu senang, mendapat tepuk tangan, dan menerima penghargaan. Namun, bagaimana dengan siswa-siswa lain yang tak masuk? Bagaimana perasaan mereka?

Budaya kompetisi itu tidak hanya berlaku di dalam kelas, tetapi juga antarlembaga pendidikan. Masing-masing sekolah, madrasah, perguruan tinggi, bahkan pesantren, berusaha menjadi yang terbaik dan berlomba menjadi favorit. Begitu pula, alih-alih mengupayakan pemerataan sarana, guru dan tenaga kependidikan di seluruh negeri, pemerintah justru membangun sedikit sekolah dan madrasah unggulan. Akibatnya, kesenjangan antar lembaga pendidikan sangat kentara. Masyarakat akhirnya terperangkap dalam kompetisi masuk sekolah dan madrasah unggulan itu.

Sekadar perbandingan. Ketika kami tinggal di Belanda, anak kami masuk pendidikan dasar. Saat bagi rapor, cara mereka berbeda dengan kita. Orangtua tidak dipanggil datang bareng, tetapi membuat janji bertemu, satu per satu. Sekolah menetapkan waktunya saja, yakni tanggal, hari, dari jam sekian sampai jam sekian. Orangtua diminta menelepon untuk membuat janji bertemu guru. Tiap orangtua dapat jatah 5-10 menit. “Anak ibu ini cerdas. Akademiknya bagus. Namun, dalam pergaulan, dia agak keras,” kata si guru. Tak ada orangtua dan anak lain yang mendengar. Sifatnya pribadi.

Karena itu, dalam keseharian, anak-anak tidak merasa bersaing. Yang ditanamkan justru sebaliknya, yakni saling membantu dan menolong. Anak yang lebih cerdas bisa membantu anak yang kurang pandai dalam mengerjakan tugas. Anak yang baru masuk dibimbing oleh temannya yang sudah lama masuk. Yang lebih ditumbuhkan adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Kelebihan seperti kecerdasan, keterampilan dan kekuatan anak diakui, tetapi kelebihan itu tidak ditonjolkan sebagai hak istimewa untuk mendominasi apalagi mengintimidasi anak yang kurang cerdas, kurang terampil, atau lemah.

Saya kira, demikianlah perlakuan yang adil dan ideal. Anak yang punya kelebihan, entah kecerdasan, keterampilan, atau kekuatan fisiknya, memang harus dihargai. Namun, pada saat yang sama, si anak juga harus disadarkan bahwa kelebihan yang secara alamiah dimilikinya bukanlah keistimewaan semata, tetapi tanggung jawab, bukan hak tetapi kewajiban. Artinya, orang yang lebih cerdas, lebih terampil atau lebih kuat dari yang lain, memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar terhadap sesama manusia dibanding yang kurang cerdas, kurang terampil dan lemah.

Cara berpikir seperti itu juga berlaku di ranah kehidupan yang lebih luas, bukan sekadar di dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam bidang ekonomi. Pasar bebas memang perlu untuk memicu gairah persaingan yang sehat. Namun, kebebasan itu hanya layak dilakoni oleh mereka yang setara, yang memang mampu bersaing. Adapun mereka yang lemah, tetap harus dilindungi. Inilah fungsi negara. Berbagai bantuan sosial yang diberikan negara seperti subsidi kebutuhan pokok, beasiswa, perumahan murah, dan seterusnya, adalah upaya untuk melindungi mereka yang lemah itu.

Dalam politik juga demikian. Logika politik jelas menang-kalah dalam perebutan kekuasaan. Yang berlaga tentu yang kuat melawan yang kuat. Artinya, orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, kekuatan dan kekayaan. Silahkan mereka bertanding. Kita yang lemah, yang kurang pintar, kurang terampil, kurang sehat, cukup mendukung dan memilih saja. Namun, setiap calon penguasa itu harus ingat bahwa kelebihan yang dimilikinya adalah tanggung jawab dan kewajiban yang lebih pula terhadap sesama, bukan hak istimewa!

Sayang, dalam kenyataan seringkali tidak demikian. Dalam politik, seringkali orang berpikir, yang penting menang, bagaimanapun caranya. Bahkan, orang yang sebenarnya tak layak jadi pemimpin, tetap ngotot ingin jadi pemimpin. Dia ingin memakai baju yang tidak pas di badannya. Dia ingin gaya-gayaan saja, menikmati berbagai fasilitas negara, dan mengeruk keuntungan pribadi dari anggaran negara. Mungkin karena menang-menangan dan kalah-mengalahkan sudah menjadi budaya sejak kecil di sekolah, dia menganggap apa yang dilakukannya itu biasa, lumrah dan benar saja.

Demikianlah kondisi sosial-budaya yang membentuk budaya politik kita. Padahal, seorang pemimpin bertugas membuat keputusan untuk orang banyak. Kalau dia egois, maka keputusan hanya akan menguntungkan dirinya sendiri dan orang-orang tertentu belaka. Untuk bisa mengutamakan kepentingan umum, seorang pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri, yakni sudah merasa cukup dengan apa yang diraihnya untuk pribadi dan keluarganya. Dia bukan manusia serakah. Dia menjadi pemimpin semata-mata ingin mengabdi kepada orang banyak.

Alhasil, kita merindukan elit yang altruis, bukan yang egois, yang mengutamakan orang banyak, bukan diri sendiri. (*)