Memanusiakan Para Buruh

Oleh: R.K. Ariyandi

Praktisi Perbankan

BANJARMASINPOST.CO.ID- KITA mungkin tidak kekurangan tenaga kerja. Namun tanpa disadari, kita mulai kekurangan cara untuk memperlakukan mereka sebagai manusia.

Kita tidak pernah kesulitan mengakui bahwa setiap orang adalah manusia. Dalam praktiknya, pengakuan itu sering kali menjadi samar ketika seseorang disebut sebagai buruh.

Setiap tanggal 1 Mei, kita memperingati Hari Buruh. Jalanan dipenuhi suara yang menyuarakan harapan, ruang publik ramai oleh pesan solidaritas, dan berbagai pihak kembali menegaskan pentingnya peran pekerja dalam pembangunan. Spanduk dibentangkan, orasi disampaikan, dan komitmen kembali diulang.

Di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama: apakah peringatan ini benar-benar telah mengubah cara kita memandang para pekerja sebagai manusia? Ataukah ia hanya menjadi rutinitas tahunan—hadir, ramai, lalu berlalu tanpa meninggalkan perubahan yang berarti?

Di tengah geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terus kita banggakan, ada ironi yang sulit disangkal. Para pekerja masih kerap hadir sebagai angka. Sebagai bagian dari biaya, sebagai target produktivitas, sebagai variabel dalam strategi, bukan sebagai manusia utuh yang memiliki rasa, harapan, dan batas kemampuan.

Kita berbicara tentang efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan. Kita menyusun rencana besar dan target jangka panjang. Pada saat yang sama, kita sering kali lupa bahwa fondasi dari semua itu adalah manusia. Mereka yang bekerja setiap hari, menjaga agar sistem tetap berjalan.

Jika dalam isu energi kita mengenal krisis pasokan, maka dalam dunia kerja, kita sesungguhnya sedang menghadapi krisis yang lebih sunyi: krisis empati. Krisis ini tidak selalu terlihat. Ia tidak tercatat dalam laporan keuangan atau grafik pertumbuhan. Namun jejaknya nyata, dan kita dapat merasakannya dalam berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan berbagai gelombang pemutusan hubungan kerja, termasuk di sektor industri dan ritel, yang datang tanpa banyak peringatan. Peristiwa seperti ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang banyak kehidupan yang tiba-tiba kehilangan kepastian.

Di sisi lain, target kerja terus meningkat, sementara ruang jeda semakin sempit. Tidak sedikit pekerja yang masih harus memperjuangkan hak-hak dasar, dari upah yang layak hingga kepastian kerja yang jelas.

Dalam konteks kebijakan, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu titik penting yang membentuk dinamika hubungan industrial dalam beberapa tahun terakhir. Regulasi ini membawa harapan untuk membuka lapangan kerja dan mendorong investasi. Di saat yang sama, muncul kekhawatiran di kalangan buruh terkait perlindungan, kepastian kerja, dan posisi tawar mereka di tengah perubahan.

Di sinilah keseimbangan diuji. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi ia tidak boleh berjalan dengan mengorbankan rasa aman mereka yang menjadi penopangnya.

Bagi sebagian orang, kehilangan pekerjaan mungkin hanya soal mencari peluang baru. Bagi banyak pekerja, pekerjaan adalah penopang utama kehidupan. Mereka adalah tulang punggung keluarga yang menanggung kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, hingga harapan sederhana untuk hidup lebih baik.

Di sejumlah sektor, terutama yang tumbuh cepat seperti industri digital dan jasa, tekanan kerja hadir dalam bentuk yang lebih halus namun intens. Jam kerja yang tidak lagi mengenal batas yang tegas, ekspektasi yang terus meningkat, serta tuntutan untuk selalu siap kapan pun dibutuhkan, perlahan mengaburkan batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.