Dandhy, Mangun dan Nasionalisme

Oleh: Mujiburrahman

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- Dalam seminggu terakhir, banyak masyarakat yang melaksanakan nobar (nonton bareng) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang disutradarai oleh Dandhy Laksono. Menurut Dandhy, dalam berbagai diskusi dengan para penonton muda, film ini antara lain membuat mereka sadar bahwa bukan NKRI, melainkan keadilan, yang harus jadi “harga mati”.

Anak judul film ini, yakni “Kolonialisme di Zaman Kita” merupakan penegasan bahwa kolonialisme atau penjajahan masih terjadi di muka bumi ini. Padahal, dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Seperti tersirat dari pandangan Dandhy, berdasarkan kalimat singkat dan padat ini pula, para pendiri bangsa kita menetapkan bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme humanis yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dua tahun setelah Reformasi, tepatnya pada tahun 2000, saya memasuki tahun kedua kuliah di McGill University, Kanada. Salah satu mata kuliah yang saya ambil waktu itu adalah “Nationalism, Religion, and Ethics” yang diampu oleh Prof. Gregory Baum.

Mata kuliah ini menarik antara lain karena Baum menulis sendiri pandangan sejumlah tokoh tentang nasionalisme seperti Martin Buber (Yahudi), Paul Tillich (Protestan), Mahatma Gandhi (Hindu) dan Jacques Grand’Maison (Katolik). Semua tulisan ini kemudian diterbitkan Baum menjadi buku pada 2001.

Selain menyampaikan ceramah, Baum juga mewajibkan mahasiswa untuk menulis makalah dan presentasi di kelas. Setelah menimbang-nimbang, saya akhirnya memutuskan untuk menulis makalah tentang pemikiran tokoh Katolik Indonesia, yang dekat dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yaitu J.B. Mangunwijaya.

Mangunwijaya banyak menulis artikel dan buku, dan pada awal Reformasi 1998-1999, cukup banyak menerbitkan tulisan sebagai respon terhadap perkembangan politik di tanah air. Pada 2001, makalah saya itu terbit di Journal of Ecumenical Studies, Temple University, AS.

Dalam kajian saya, Mangunwijaya sangat kagum pada Sutan Sjahrir, Perdana Menteri RI pertama, dan Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Dia juga mengagumi Soekarno muda, tapi tak menyukainya setelah menjadi pemimpin Demokrasi Terpimpin.

Menurut Mangunwijaya, Sjahrir adalah tokoh “nasiolanisme humanis”. Bagi Sjahrir, nasionalisme bukan egoisme untuk memuaskan sekelompok orang, bukan pula untuk merusak hubungan antar manusia, melainkan sebagai jembatan untuk menuju martabat kemanusiaan yang sempurna.

Berdasarkan nasionalisme humanis itulah, penjajahan harus dihapuskan. Penjajahan merupakan eksploitasi manusia oleh sesama manusia. Kezaliman ini bisa dilakukan oleh orang asing ataupun oleh bangsa sendiri.

Menurut Mangunwijaya, seandainya yang menjajah adalah orang Indonesia, dan yang dijajah adalah orang Amerika, maka Sjahrir tentu akan mendukung orang Amerika. Karena itu, Mangunwijaya menolak slogan ”right or wrong, my country” (salah atau benar, tetap negeri saya). Baginya, “right or wrong is right or wrong” (benar atau salah adalah benar atau salah).

Untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi fondasi nasionalisme itu tentu perlu perjuangan panjang. Tidak cukup dengan mengusir penjajah saja, lalu mendirikan negara.

Salah satu budaya yang berpotensi melanggengkan eksploitasi manusia itu adalah feodalisme yang sudah ada sebelum para penjajah datang. Sisa-sisa feodalisme itu tampak dalam perilaku yang memberikan penghormatan dan pelayanan yang berlebihan kepada para pejabat, tidak mau menerima kritik dari bawahan hingga melahirkan para penjilat yang bermental ABS (Asal Bapak Senang).