Dandhy, Mangun dan Nasionalisme

Semasa hidupnya, Mangunwijaya sangat kritis terhadap rezim Soeharto. Menurutnya, paling tidak ada lima hal yang negatif dalam rezim Orde Baru itu. Pertama, mental feodal yang diwarisi dari kerajaan lokal. Kedua, eksploitasi terhadap manusia yang diwariskan oleh kapitalisme Belanda.

Ketiga, fasisme dan kekerasan militer yang didapatkan dari tentara Jepang. Keempat, eksploitasi terhadap manusia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis global yang tak terlihat. Kelima, koalisi rezim Orde Baru dengan para preman dan penjahat, mirip yang pernah terjadi di Kerajaan Mataram.

Mangunwijaya juga mengkritik sistem sentrallistik Orde Baru. Menurutnya, Jakarta sebagai pusat segala-galanya tak jauh berbeda dengan Batavia di zaman Belanda. Karena itu, baginya, masa depan Indonesia sebaiknya menjadi negara serikat atau federal karena (1) Indonesia terdiri dari banyak pulau yang terpisah-pisah; (2) jumlah penduduk Indonesia sangat banyak; (3) kesenjangan yang amat lebar antara pusat dan daerah; (4) sentralisasi tidak hanya menyerap uang, tetapi juga orang-orang terpelajar ke pusat; (5) keragaman budaya Indonesia akan perlahan terkikis akibat sentralisasi.

Pada saat Reformasi, Mangunwijaya mengusulkan agar dilakukan reformasi politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam politik, dia menganjurkan agar dilakukan amandemen UUD 1945 sehingga menjadi lebih demoktratis.

Dia juga menuntut agar dwifungsi ABRI dihapuskan. Sebagai mantan tentara pejuang, Mangunwijaya menilai, sistem komando tidak cocok di pemerintahan sipil. Selain itu, dwifungsi akan membuat tentara kurang profesional di bidangnya. Dia juga menganjurkan agar angkatan laut diperkuat karena Indonesia adalah negara kepulauan.

Dalam bidang ekonomi, Mangunwijaya mengaku dirinya bukan ahli ekonomi dan karena itu hanya bisa menganjurkan agar para ahli ekonomi memikirkan jalan bagaimana agar keadilan sosial ekonomi bisa terwujud, dengan mengkaji pemikiran-pemikiran ekonomi dunia dan mengaitkannya dengan sistem koperasi yang disebutkan dalam UUD 1945.

Dia sangat gusar dengan larangan Orde Baru terhadap buku-buku Karl Marx. Menurutnya, semua tokoh utama kemerdekaan Indonesia membaca buku Marx. Tidak semua orang yang membaca Marx otomatis menjadi komunis.

Dalam reformasi pendidikan, Mangunwijaya menganjurkan agar ditanamkan nilai kesetaraan manusia. Menurutnya, pendidikan yang paling berpengaruh adalah pendidikan dasar. Karena itu, reformasi harus dimulai dari sana, sementara pendidikan tinggi di universitas akan mengikuti.

Selain itu, baginya, pendidikan terutama adalah membina mental peserta didik agar kreatif dan kritis, sehingga bangsa kita tidak lagi menjadi “bangsa kuli” dan dicengkeram budaya feodal. Menurut pengamatannya, dalam beberapa hal, sekolah di zaman Belanda malah lebih berkualitas.

Demikianlah, secara ringkas pemikiran Mangunwijaya. Saya kira, banyak pandangan Dandhy Laksono, sang jurnalis pemberani ini, yang seirama dengan Mangunwijaya, dan tentu dengan tokoh-tokoh pemikir bangsa kita lainnya. Bagaimana dengan Anda? (*)