Keramat dan Meritokrasi

Oleh: Mujiburrahman, Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- SEORANG nenek, tinggal di sebuah gubuk yang reot. Suatu hari, angin ribut dan kencang menghantam kawasan desa tempat si nenek tinggal. Banyak bangunan rusak. Ada yang atapnya terbang, jendelanya terlepas, bahkan ada yang nyaris runtuh. Namun, anehnya, gubuk tua si nenek aman-aman saja. “Apa rahasia di balik semua ini? Apakah nenek memanggil-manggil nama seorang wali?” tanya orang-orang kampung padanya. Si nenek menggeleng-gelangkan kepala. “Bukan itu rahasianya.” Dia lalu mengambil sesuatu di atas lemari. “Ini dia. Jamu Tolak Angin!”

Lelucon tersebut pernah saya dengar dari seorang penceramah di kampung kami, dan saya tuturkan kembali dalam kelas S-2 Ilmu Tasawuf, Jumat lalu. Para mahasiswa pun tertawa lepas. Saat itu, kami menganalisis cerita-cerita keramat, keajaiban-keajaiban supranatural, terkait wali-wali yang disebut dalam berbagai manakib yang populer di masyarakat.  Dalam istilah lain, manakib lebih tepat disebut ‘hagiograpi’, yakni kisah hidup orang saleh dan ideal, ketimbang ‘biografi’, yakni kisah hidup seorang manusia yang mungkin istimewa, tetapi tidak selalu ideal dan sempurna.

“Mengapa masyarakat menyukai berbagai kisah ajaib dan keramat para wali itu?” tanya mahasiswa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bertanya langsung kepada masyarakat. Namun, kita tentu boleh menduga-duga, membuat hipotesis atau jawaban sementara. Salah satu sebab yang sering disalahkan orang adalah ajaran akidah Islam bahwa hukum sebab-akibat itu tidak pasti. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Karena itu, hukum alam bisa berubah, seperti yang terjadi saat keramat muncul. Konon ini pula sebabnya, masyarakat kita jadi pemalas dan fatalis, pasrah pada takdir.

Saya sendiri meragukan kebenaran tuduhan di atas. Yang terjadi di lapangan tampaknya justru sebaliknya. Masyarakat kita, khususnya kelas menengah ke bawah, sebenarnya relatif rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja dan mencari nafkah. Namun, seringkali mereka kecewa. Berbagai usaha dan kerja keras yang dilakukan belum juga mendatangkan hasil yang diharapkan. Dalam suasana batin yang lelah itu, wajar jika mereka merindukan berbagai keajaiban di luar nalar dan hukum alam. Apalagi, secara akidah, bukankah mukjizat dan keramat itu bisa diterima?

Salah satu masalah yang mengecewakan para pejuang di jalur “hukum alam” adalah ketika kita tidak mengikuti meritokrasi. Dalam memberikan pekerjaan atau kewenangan, apa saja pertimbangan kita yang paling utama? Jika diam-diam kita mengutamakan hubungan keluarga, anak pejabat, orang berpengaruh, orang kaya, atau yang sanggup membayar, maka kita tidak menganut meritokrasi. Status sosial, kekayaan dan relasi mengalahkan kemampuan, prestasi dan kejujuran. Boleh jadi, di atas kertas, meritokrasi masih berlaku, tetapi dalam praktik ada upaya-upaya memanipulasi.

Dampak terusan dari non-meritokrasi di atas adalah, orang semakin tertarik kepada status yang simbolik ketimbang substantif, kulit ketimbang isi. Orang berburu gelar sarjana, tetapi tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tak jarang, orang yang sedang menduduki jabatan dan sangat sibuk, malah kuliah lagi S-2 dan S-3. Dia sebenarnya tidak kuliah karena yang mengerjakan tugas-tugasnya adalah para bawahannya. Namun, nanti saat wisuda, dia paling heboh. Karangan bunga berjejer, dan ucapan selamat bertebaran di media. Yang penting status. Soal ilmu, tak penting!

Begitu pula, ketika masyarakat semakin menghormati dan mendewakan harta dan uang ketimbang ilmu dan kejujuran, maka orang-orang akan mengejar kekayaan tanpa peduli dengan halal-haram. Dengan uang, mereka percaya hampir semua hal bisa dibeli dan dinegosiasi. Mau jabatan, tinggal setor duluan. Mau gelar kehormatan, kasih sumbangan. Mau dapat penghargaan, sogok panitia. Begitulah seterusnya. Akibatnya, orang-orang akan bertarung memperebutkan sumber-sumber uang, baik itu di dunia usaha dan bisnis, ataupun di pemerintahan, dengan ambisi memainkan anggaran.

Sebenarnya, orang-orang yang mengandalkan ilmu, kemampuan, prestasi dan kejujuran alias meritokrasi senantiasa ada. Namun mungkin mereka kalah banyak. Yang pragmatis, yang suka jalan pintas, mungkin lebih banyak. Apalagi, biasanya orang yang berkemampuan pas-pasan cenderung  menciptakan gerombolan, mencari kawan-kawan lain yang sevisi dengannya. Sebaliknya, para pejuang meritokrasi cenderung mengandalkan diri sendiri, dan sebagian mereka enggan terjun mengurus kepentingan orang banyak. Akibatnya, berjayalah kaum jalan pintas itu!

Namun, bukankah ada juga orang yang memiliki status sosial yang terhormat, relasi yang luas, kaya raya sekaligus memiliki ilmu, kemampuan, prestasi dan kejujuran? Ya, tentu mungkin saja ada. Dialah orang yang sangat ideal untuk mengemban amanah mengelola kepentingan publik, entah sebagai pejabat atau pengusaha besar bahkan pendidik. Jika memang ada orang yang demikian, sungguh beruntunglah kita. Namun, menyaksikan keadaan negara kita bahkan kondisi dunia saat ini, manusia ideal semacam itu sangatlah langka, dan semoga saja belum punah!

Saya kembali teringat dengan keramat wali di atas. Alih-alih mencemooh masyarakat yang rindu dan senang pada cerita keramat para wali, kita sebaiknya melakukan introspeksi, mengevaluasi diri, jangan-jangan ada yang salah dalam masyarakat kita selama ini. Bagi kalangan menengah ke bawah, mungkin pintu-pintu normal berdasarkan ilmu, kemampuan dan kejujuran makin terkunci rapat, sementara jalur status, relasi dan kekayaan, tak terjangkau oleh mereka. Di sisi lain, kaum menengah ke atas, tampaknya malas atau enggan berubah. Mereka mungkin menikmati keadaan ini.

Namun, dari sisi yang berbeda, kegandrungan pada cerita-cerita keramat justru mengandung nilai positif, yakni bahwa keajaiban hanya dapat terjadi dan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Keramat artinya kemuliaan. Kemuliaan hanya layak diberikan kepada manusia yang berakhlak mulia. Artinya, masyarakat kita tak pernah pupus harapan pada potensi kebaikan dalam diri manusia!.(*)