Berebut Biosolar

BANJARMASINPOST.CO.ID- DALAM sepekan terakhir, pemberitaan di Banjarmasin Post dihiasi tentang aksi sopir truk yang ramai-ramai mengadu ke DPRD karena sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi (biosolar). Mereka harus antre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan solar dengan harga murah itu.

Di Balangan, puluhan supir dum truk mendatangi DPRD setempat untuk mengemukakan aspirasi mereka terkait sulitnya mendapatkan solar di dua SPBU di Kabupaten Balangan, Rabu (29/4) lalu. Berselang satu hari, sopir di Hulu Sungai Tengah (HST) juga melakukan aksi yang sama, mendatangi DPRD HST.

Terkini, giliran Persatuan Buhan Sopir Truk HSU (PPBST HSU) menggelar audiensi ke DPRD HSU untuk mengadukan permasalahan yang sama, Senin (4/5).

Ketua PPBST HSU Gazali Rahman menegaskan kondisi sudah mendesak, karena bukan lagi langka, bahkan bio solar sudah seperti lenyap di eceran.

Wajar saja mereka mengeluh. Sebab BBM bersubsidi yang dibanderol Rp 6.800 per liter tersebut merupakan penggerak sumber pendapatan mereka. Tanpa BBM, armadanya tentu tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah.

Sedangkan jika membeli BBM nonsubsidi bagi mereka cukup berat dan tidak sesuai dengan biaya operasional. Tak tanggung-tanggung, disparitas harganya mencapai tiga kali lipat lebih dari yang bersubsidi.

Sejumlah kalangan menyebut jika kelangkaan solar di sejumlah wilayah di Kalsel, memang merupakan pengaruh naiknya harga BBM nonsubsidi, yang menyebabkan beralihnya pengguna solar premium (Dexlite) ke bio­solar.

Permasalahan semakin kompleks, lantaran PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM yang berlaku mulai Senin kemarin. Kenaikan harga terjadi pada beberapa produk BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo naik dari Rp 19.400 per liter menjadi Rp 19.900 per liter. Dexlite yang sebelumnya dijual Rp 23.600 per liter, kini menjadi Rp 26.000 per liter.

Kenaikan BBM nonsubsidi memang tidak bisa dihindari karena dampak perang di Timur Tengah yang menyebabkan tersendatnya pasokan minyak dunia. Namun, pemerintah tetap berkewajiban membantu masyarakat dan menjaga tetap kondusif. BBM bersubsidi hanya bagi yang berhak.

Untuk itu, pengawasan harus lebih diperketat untuk memastikan tidak ada spekulan atau orang yang mengambil keuntungan dari kondisi saat ini.

Mereka yang boleh membeli BBM bersubsidi, seharusnya orang yang berhak. Bukankah pemerintah sudah melakukan pemetaan kebutuhan BBM bersubsidi dan siapa saja yang berhak mendapatkannya sesuai kuota?

Hal tersebut bukan hanya bertujuan untuk menjaga agar BBM subsidi tepat sasaran, tetapi juga menjaga agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Namun memang yang lebih krusial adalah ketersediaan BBM harus tetap dipastikan, agar perekonomian tetap berjalan. (*)