Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan

BANJARMASINPOST.CO.ID- Kabar gembira bagi para sarjana pencari kerja di Kalimantan Selatan. Sebab tidak lama lagi sejumlah instansi pemerintah di Banua membuka formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

Inilah kesempatan bagi mereka untuk mengadu nasib menjadi abdi negara.

Namun sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, formasi CASN yang dibuka tidak merata. Sebab ada daerah yang tidak mengajukan usulan rekrutmen.

Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, ada dua kabupaten yang tidak mengusulkan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Balangan.  

Sementara itu daerah yang mengusulkan yakni Tanahlaut 500 formasi, Kotabaru 290, Banjarbaru 246, Hulu Sungai Tengah 230, Banjar 184, Tabalong 165, Tapin dan HSU masing-masing 150, Barito Kuala 79, Banjarmasin 34, Tanahbumbu 16 dan Pemprov Kalsel sendiri membuka 250 formasi.

Menurut  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, sebelumnya total usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Kalsel sebanyak 700 formasi.

Namun setelah disaring berdasar keperluan dan mempertimbangkan keuangan daerah maka hanya diusulkan 250 formasi.

Sebagian besar untuk digitalisasi administrasi, lingkungan hidup dan ketahanan pangan.

Belanja pegawai masih tinggi, hingga optimalisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada menjadi alasan yang disampaikan Pemda yang tidak membuka formasi CPNS tahun ini.

Memang setiap daerah punya alasan tertentu karena mungkin keterbatasan anggaran.

Beban belanja pegawai yang sudah tinggi membuat ruang fiskal semakin sempit. Dalam situasi seperti ini, menahan rekrutmen dianggap pilihan aman.

Tapi hal itu hanya bisa berlaku untuk jangka pendek. Sebab jangka panjangnya, jika tidak ada penerimaan ASN baru tentu regenerasi pegawai akan stagnan. Sebab jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun juga relatif banyak.

Sementara itu jumlah lulusan baru atau fresh graduated yang terus bertambah setiap tahun, tentu juga perlu diserap lapangan kerja.

Oleh karenanya perencanaan dalam rekrutmen ASN ini perlu benar-benar dikaji kebutuhannya dan kemampuan daerah.

Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat karena kekurangan pegawai.

Demikian pula, jangan sampai kebanyakan pegawai yang justru mubazir karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. (*)