Gubernur Kalteng Diminta Turun Tangan Selesaikan Konflik Warga dan PT IMK

BANJARMASINPOST.CO.ID, PURUK CAHU - Kericuhan antara warga Murungraya dengan aparat keamanan yang terjadi di perusahaan tambang emas, PT Indo Muro Kencana (PT IMK) , Sabtu (2/6/2018) malam harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Ini karena, meski sebelumnya Kapolda Kalteng, Brigjen Pol Anang Revandoko dan Plt Bupati Murungraya H Darmadji sempat melakukan dialog dengan warga dan tokoh masyarakat setempat serta pihak perusahaan untuk mencari jalan keluarnya.

Namun ternyata, belum membuahkan hasil sehingga akhirnya kericuhan pecah yang menghadapkan antara aparat keamanan dan warga yang tetap ingin masuk ke dalam kawasan perusahaan tambang emas tersebut.

Baca: Kabag Ops Polres Murungraya Luka Kena Lemparan Batu, Polisi dan TNI Masih Siaga di PT IMK

Salah seorang pemerhati sosial, Muhammad Gumarang, Minggu (3/6/2018) berpendapat, sudah selayaknya hal ini ditangani langsung oleh Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran, karena upaya mencari jalan tengah yang dilakukan oleh Plt Bupati Murungraya mempertemukan para pihak, tidak mampu menyelesaikannya.

Baca: Duh! Ternyata Daya Ledak Bom yang Dirakit Alumni Universitas Riau Ini Setara Bom di Surabaya

"Gubernur Sugianto sebagai kepala wilayah Kalteng punya kewajiban untuk ikut ambil bagian dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara warga dan Manajemen PT Indo Muro Kencana tersebut, sehingga penyelesaiannya bisa permanen," ujarnya.

Dikatakan, kasus yang terjadi antara PT IMK dan warga tersebut sudah berulang kali terjadi, dan kini kembali memanas, sebagai Kepala Wilayah Gubernur, punya kepentingan untuk kondusifnya Murungraya yang merupakan bagian dari Kalteng.

"Jika memang diperlukan keputusan politis yang strategis untuk menyelesaikan kobnflik antara warga dan PT IMK oleh Gubernur Kalteng, bisa saja diambil, agar masalahnya tuntas, jangan dibiarkan berlarut, karena dampaknya bisa tambah parah," ujarnya.

Tindakan aparat keamanan yang menjaga agar konflik antara PT IMK dan warga tersebut tidak sampai anarkis sudah benar, tetapi tidak cukup hanya itu saja, karena sampai saat ini, belum ada titik temu dari kedua belah pihak untuk penyelesaian secara permanen konflik itu.

"Diperlukan keputusan strategis atau penyelesaian dari Gubernur Kalteng untuk memberikan solusi terkait hal yang mendasar konflik di PT IMK tersebut, agar keinginan warga bisa diakomudir demikian pula perusahaan tidak merasa dirugikan, win -win solution," ujarnya lagi.

(www.banjarmasinpost.co.id/faturahman)