Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Tawarkan 3 Langkah Atasi Korupsi di Indonesia Jelang Pilpres 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudirman Said mengkritik praktik korupsi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2019.

Direktur Badan Pemenangan Nasional ( BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 itu menilai, perilaku penyelenggara negara terkait korupsi memburuk.

Bahkan, Sudirman menyebut trennya semakin menyedihkan. Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Lantas solusi apa yang ditawarkan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres untuk mengatasi persoalan tersebut? Sudirman mengatakan, ada tiga langkah yang dinilainya dapat menekan tingginya angka korupsi.

Baca: Alasan Roy Marten Merasa Lega Meski Gisella Anastasia Gugat Cerai Gading Marten

Baca: Hasil PSMS Medan vs Persebaya Surabaya Liga 1 2018, Skor 2-0 Babak Pertama, Lolos Degradasi?

Baca: Saran Roy Marten Soal Hak Asuh Gempita Jika Gisella Anastacia dan Gading Marten Resmi Cerai

Baca: Video Cara Mencari Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2018 via Google, Link Pengumuman Bkn.go.id

Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik dari sisi anggaran, jumlah personel dan kewenangan.

"Kami akan memperkuat KPK dengan anggaran yang lebih baik, orang yang lebih baik, jumlah personel yang lebih kuat, dengan kewenangan yang lebih," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Termasuk misalnya penyidik independen itu diberikan keleluasaan, misalnya penyidik independen itu mesti dihasilkan oleh KPK," ujar dia.

Langkah kedua, memilih teknokrat-teknokrat yang memiliki kredibilitas untuk memegang fungsi-fungsi tertentu di bidang pemerintahan.

Baca: Video - Live Streaming Malaysia Vs Thailand Via Live Streaming Fox Sports Semifinal Piala AFF 2018

Baca: Penjelasan Dirut Persija Jakarta Gede Widiade Soal Dugaan Pengaturan Skor dengan Vigit Waluyo

Baca: Daftar Sejumlah Skandal Liga Indonesia, Todong Pistol, Korupsi PSSI, Atur Skor dan Sepak Bola Gajah

Ketiga, pembiayaan politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sudirman, tingginya biaya politik yang harus ditanggung partai dan para calon anggota legislatif menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik korupsi.

"Salah satu korupsi terbesar adalah di politik dan saya kira semua politisi mengeluh terkait biaya politik terlalu tinggi kalau dibiarkan ditanggung oleh para sponsor atau para calon. Itu mengakibatkan siklus korupsi tidak berhenti," ujar calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu.

Sudirman mengatakan, jika nantinya partai mendapat pembiayaan dari APBN, maka partai wajib transparan dan melaporkan keuangannya secara berkala kepada masyarakat.

"Itu akan dua manfaat sekaligus. Di samping dananya juga dicukupkan, transparansi politik juga akan terbangun," kata Sudirman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sebut Tren Korupsi Semakin Buruk, Ini Solusi yang Ditawarkan Kubu Prabowo"