GP Anshor Batola Sikapi Gerakan People Power 22 Mei, dan Serukan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - RENCANA gerakan people power yang berpotensi terjadi pada 22 Mei 2019 ini disikapi oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Barito Kuala (Batola).

GP Ansor Kabupaten Batola, menolak aksi peope power tersebut karena di luar dari undang-undang di Indonesia.

“Kalau aksi people power itu tujuannya untuk menyalurkan aspirasi, semua tentu ada regulasinya,” kata Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Barito Kuala Anwar Hadimi, Minggu (17/5/19).

Menurut Hadimi, terkait people power ini ada sedikit ancaman terhadap kedamaian dan keutuhan negara kesatuan republik (NKRI).
Dengan alasan-alasan tersebut, GP Anchor Batola sangat menolak aksi peope power tersebut.

Dijelaskan Hadimi, jika sudah ada aksi peope power, tentu massa yang akan turun.

Baca: Deretan Ucapan Selamat Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2019 Kirim via Instagram dan Facebook

Baca: Kejutan Untuk Ani Yudhoyono Setelah Bebas dari Ruang Isolasi, Putra SBY Bawa Ini

Baca: Merry, Asisten Raffi Ahmad Bongkar Gaya Belanja Nagita Slavina, Feni Rose: Fitnah atau Fakta Merry?

Baca: Celetukan Luna Maya Sebut Suami di New York Jelang Sepanggung Syahrini, Isyarat Faisal Nasimuddin?

GP Ansor kuatir adanya penyusup-penyusup dalam aksi people power tersebut.

Dikuatirkan dalam aksi people power tersebut ada beberapa oknum yang ingin memecah belah bangsa ini yang berafiliasi sebagai anggota pendukung people power tersebut atau kontra dengan pendukung aksi people power tersebut.

“Terbukti, beberapa teroris sudah tertangkap oleh kepolisian karena ingin membuat kericuhan pada aksi tersebut,” katanya.

Hadimi berharap masyarakat luas bisa membaca situasi rencana aksi people power ini agar bisa bersabar dan tenang demi keutuhan NKRI.

Untuk wilayah kabupaten Batola, memang belum ada indikasi pergerakan-pergerakan tersebut ke aksi power.

“Kita mengkuatirkan ada beberapa kawan-kawan organisasi massa (ormas) yang terpengaruh ke berita yang tidak benar. Padahal, berita-berita itu kita nilai hoax,” katanya.

Dijelaskannya, aksi poeple power nantinya itu menganggap pilpres kali ini diwarnai kecurangan dan aksi tersebut diharapkan bisa menuangkan hajat mereka.

Padahal, aksi tersebut tak bisa dilakukan karena pemilu sudah selesai dilakukan.

“Sistem pemilu sudah berjalan dengan baik, ada yang terpilih dan ada tidak terpilih. Ada yang harus menang dan ada yang harus kalah. Ini sudah lumrah,” katanya.

Menurutnya, jika ada pihak yang tidak setuju dengan proses pemilihan tersebut, regulasi sudah jelas.

Jika menemui jalan buntu, maka people power itu boleh dilakukan.
Mekanisne sesuai UU, jika merasa ada kecurangan dalam pemilu ini, maka satu-satu jalan ke mahkamah konstitusi (MK).

“Melalui MK mereka tidak percaya. Lalu, melalui jalur lembaga pihak yang akan menggelar aksi people power ini menaruh kepercayaan,” katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)