Surga dan Neraka

Idenya cemerlang tapi isunya kalah seksi dari tertangkapnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus impor daging sapi dan perang bintang di elite Partai Demokrat akibat merosotnya elektabilitas sampai ke titik nadir. Belum lagi artis-artis ditangkap karena kasus narkoba. Ide cemerlang itu sementara tenggelam.

Gagasan Jokowi-Ahok sederhana, Pemerintah DKI akan menerapkan sistem lelang jabatan untuk lurah dan camat.

Dengan cara itu maka siapa pun PNS di emprop DKI yang merasa mampu bisa mengajukan diri sebagai peserta lelang. Tentu harus sudah memenuhi kreteria kepangkatan untuk kedua jabatan itu.

Dengan sistem lelang ini maka mereka yang ingin memangku jabatan harus mengajukan program. Siapa yang programnya terbaik maka merekalah yang akan diangkat. Kalau tidak bisa melaksanakan ya tinggal dicopot.

Saya katakan ide cerdas karena sampai saat ini belum ada pengangkatan pejabat atas dasar kemampuan. Yang ada hanya atas dasar ‘perkoncoan’ dan uang sehingga banyak PNS yang sesungguhnya bekerja baik masuk kotak, kalah dari yang punya uang dan cantolan ke atas. Banyak orang frustrasi di kantor-kantor pemerintah karena tidak diberi kepercayaan lebih padahal mereka lebih mampu.

Jabatan itu amanah tapi di lingkungan kantor pemerintahan bisa menjadi komersial. Orang mau masuk kerja bayar, naik pangkat bayar dan mau pegang jabatan juga bayar. Setidaknya punya beking di situ. Bisa dibayangkan bagaimana kualitas kerja mereka.

Di Aceh orang sudah meninggal setahun lalu masih diangkat jadi pejabat. Ratusan mantan narapidana kasus korupsi di banyak daerah ternyata bisa menjadi pejabat eselon lagi. Padahal seharusnya mereka dipecat. Tidak layak, mereka pencuri kekayaan negara.

Jokowi-Ahok kecewa melihat cara kerja birokrasi di daerahnya. Lurah, camat, datang dan pulang kantor seenaknya, padahal merekalah ujung tombak pelayanan pada masyarakat. Urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa jadi dilematis.

Masih ada lagi, penguasa rumah susun melakukan pungli sampai Rp 25 juta untuk tiap peminat, tapi laporannya peminat cuma sedikit sehingga kosong, padahal membeludak cuma tidak bisa bayar.  Banyak lagi yang harus dibenahi. Orang bilang birokrasi di Jakarta sudah sangat bobrok.

***

Selama ini PNS itu bekerja di dua kaki, satu untuk urusan kantor, lainnya untuk atasan termasuk juga parpol di mana bos mereka bernaung. Lurah dan camat bisa dipecat kalau pemilih di daerahnya tidak mendukung partai bos. PNS jadi tidak profesional.

Mereka berlomba bukan untuk menunjukkan prestasi yang baik tapi berlomba merebut perhatian atasan agar dapat ‘job’. Job berarti uang. Lulusan terbaik perguruan tinggi sekalipun, begitu masuk dunia PNS bisa jadi sampah. Bagaimana kalau jadi pejabat.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibi boleh mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah PNS di daerahnya karena tidak disiplin, seperti  diturunkan pangkatnya, dicopot dari jabatannya dan yang honorer dipecat. Ini terjadi karena Gubernur kesal melihat mereka hanya duduk-duduk, yang lain apel.

Pada 2009, Wali Kota Mataram juga menghukum 1.000 PNS untuk jalan kaki mengelilingi jalan di kota sejauh 5 kilometer. Pasalnya juga sama, tidak disiplin.

Apa pun bentuk hukuman itu tak akan mudah mengubah sikap mental yang sudah terbentuk sejak lama. Oleh karena itu perlu ada perubahan dalam pola rekruitmen pejabat. Jangan terlalu percaya pada dewan jabatan karena mereka sarat kepentingan.

Dengan sistem lelang jabatan tidak perlu lagi ada like and dislike, sogokan dll. Semua dasarnya kemampuan. Bahkan bukan hanya untuk jabatan lurah dan camat, sistem ini juga bisa diterapkan untuk yang lebih tinggi, misalnya wali kota/bupati adminsitratif, kalau perlu kepala bidang/bagian/seksi pun dilelang. Tidak mampu copot, habis perkara.

Para pejabat di bawah juga tidak perlu stres manakala dalam pemilukada atau pemilu, bos atau partai bos kalah. Tak perlu lagi ikut puyeng kendati partai penguasa mengalami degradasi elektabilitas seperti yang terjadi sekarang.

Bayangkan seandainya yang memenangkan jabatan Gubernur DKI bukan Jokowi, pastilah setiap hari akan marah besar karena nasib buruk partai  pendukungnya, seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Partai Demokrat.

Pekerjaan untuk rakyat itu urusan surga, parpol urusan neraka, jangan dicampuradukkan. (*)