Politik Tanpa Tatakrama

PARA elite Partai keadilan Sejahtera (PKS) memanfaatkan betul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar, sebagai isu yang mereka tunggangi untuk melakukan perlawanan. Maka dalam berbagai kesempatan, dengan garang mereka menyampaikan aneka pernyatan yang intinya menentang kebijakan pemerintah.

Kesan melawan arus, menentang hegemoni kekuasaan selalu mendapatkan simpati massa yang sama-sama merasa dalam kondisi tertindas. Manuver seperti ini sah-sah saja dalam dilektika politik. Apalagi politik di tanah air kita yang belum kunjung menemukan patronnya yang tepat.

Bahwa PKS merupakan “anggota” koalisi, adalah satu hal. Sementara pembangkangan terhadapkeputusan pemerintah, dan kekalapan mereka terkait terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan tokoh utamanya, adalah hal ini.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya. PKS satu-satunya parpol koalisi yang menolak rencana tersebut dengan berbagai alasan.

Sikap para elite partai ini tentu saja memetik polemik dan kontroversi. Sebagian menilai mereka secara sadar menyandera pemerintah dengan posisinya yang tidak mau meninggalkan koalisi. Seabagian lain menganggap langkah partai ini sebagai yang memang seharusnya dilakukan. Tak kurang pula yang menilai sikap mereka sebagai tidak konsisten dan tidak fair.

Betul, bahwa rencana menaikkan harga BBM menjadi bias karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai pendukung pemerintah. Padahal, jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah sesuai Pasal 8 Ayat 10 Undang-Undang APBN 2012 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan.

Dalam APBN 2013, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Hanya, pemerintah perlu keberanian politik untuk menggunakan wewenang tersebut. Akibatnya, sangat memprihatinkan, seolah kalau anggota koalisi belum satu suara.

Di sisi lain, pemerintah pun terlalu bertele-tele, lamban dalam memutuskan kenaikan harga BBM ini. Akibatnya, kelambanan itu menimbulkan berbagai dampak, seperti aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh di daerah. Rakyat dibuat capek oleh pembicaraan dan pro-kontra soal harga BBM. Padahal, konstitusi menjamin apa pun tindakan pemerintah.

Apa pun yang terjadi, demikianlah realitas politik di tanah air. Para politisi, dari mana pun partainya belum kunjung dewasa. Ideologi tidak lagi menjadi landasan terkuat bagi para politisi ini untuk bergabung atau keluar dari sebuah lingkaran partai. Tata krama politik makin jauh dari tatanan moral dan keadaban sebuah bangsa.

Kita tentu sangat tidak berharap bahwa besok lusa terjadi poros balik yang menghantam para wakil rakyat. Rakyat menarik kepercayaan dan mandat yang selama ini telah diberikan kepada para wakilnya.

Rakyat di tanah air sudah menyaksikan, bagaimana para pemimpin politik, para petinggi negara yang mendukung dan didukung partai, memamerkan jurus-jurus politik mereka. Kita pun sudah melihat bagaimana para politisi kawakan dan politikus karbitan berlomba jual kecap dan obral janji serta rayuan gombal politiknya.

Pengalaman telah memberi pelajaran kepada halayak, bahwa rakyat tetap terpinggirkan manakala para petinggi partai itu tetap lebih mementingkan diri dan kelompok mereka ketimbang kepentingan bangsa, kecuali dalam pidato-pidatonya. (*)