Mengantisipasi Lonjakan Pemilih

PEMUNGUTAN suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Hongkong, berlangsung ricuh, Minggu (6/7). Pemicunya, tempat pemungutan suara (TPS) sudah tutup, saat ribuan warga negara Indonesia (WNI) belum memberikan hak suaranya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di Hongkong beralasan, TPS harus segera ditutup, karena izin penggunaan Victoria Park memang hanya sampai pukul 17.00 waktu setempat.

Belajar dari pemungutan suara saat Pileg April lalu, KPPSLN meyakini, sebanyak 13 TPS dan waktu yang disediakan, mampu menampung seluruh WNI yang akan menggunakan hak pilihnya saat pilpres ini.

Namun, nyatanya berbeda sama sekali. Saat pilpres, partisipasi WNI untuk menggunakan hak pilihnya melonjak hingga tiga kali lipat. Bila pada Pileg lalu hanya 6.973 WNI di Hongkong yang mencoblos, kali ini mencapai 23.863 orang.

Antrean pun mengular cukup panjang. Di masing-masing TPS (13 TPS) mencapai sekitar setengah kilometer. Saat buntut antrean belum menggunakan hak pilihnya, waktu pencoblosan telah habis.

Antusiasme juga terlihat di sejumlah TPS luar negeri. DI Malaysia, partisipasi pemilih naik sekitar 95 persen, dari 5.300 pemilih saat pileg, menjadi 8.968 WNI yang mendatangi sejumlah TPS. Di Singapura, jumlah pemilih mencapai 22.170 orang, atau naik 95 persen dari Pileg April lalu.

Belajar dari peningkatan partisipasi pencoblosan Pilpres 2014 di TPS luar negeri, tidak ada salahnya bila Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam negeri melakukan antisipasi lonjakan partisipasi.

Berdasarakan data KPU, pada pileg lalu angka partisipasi pemilih mencapai 75,11 persen. Bila peningkatan partisipasi itu linier dengan yang terjadi di luar negeri, bisa jadi akan ada peningkatan sekitar 10 persen.

Bila saja tidak ada kenaikan partisipasi, tentu akan ada penambahan jumlah orang yang datang ke masing-masing TPS, karena ada pengurangan jumlah tempat pencoblosan.

Pada pemilihan anggota dewan dan DPD April lalu, ada 546.278 TPS dan berkurang menjadi 478.685 TPS. Belum lagi ada tambahan sekitar 3 juta warga negara yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pilpres.

Fakta itu saja (dengan tanpa mempertimbangkan peningkatan angka partisipasi) sudah bisa dipastikan akan berdampak pada antrean di masing-masing tempat mencoblos akan lebih panjang dan lama, karena jumlah orang yang menggunakan hak pilih di TPS bertambah.

Memang, masing-masing pemilih tidak butuh terlalu lama berada di bilik suara, karena hanya berhadapan dengan satu kertas suara. Sedangkan saat pileg harus membuka, mencoblos dan melipat empat kertas suara.

Namun begitu, kita tentu tidak bisa sertamerta menambah jumlah TPS, karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

Satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah, membuat langkah-langkah antisipasi. Agar, kemungkinan peningkatan angka partisipasi (dan pengurangan jumlah TPS) yang berdampak pada banyaknya orang yang antre di TPS, tidak menimbulkan gesekan, apalagi kericuhan yang bisa menodai pelaksanaan Pilpres 2014. (*)