Mengawal Aspirasi

Oleh: Pramono BS

HARI-hari ini adalah saat yang paling rawan bagi bangsa Indonesia. Hasil perolehan suara pemilu presiden (pilpres), 9 Juli 2014 lalu tengah dalam perjalanan menuju KPU melalui penghitungan suara di tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota/provinsi sampai akhirnya tiba di Jakarta untuk diumumkan pada 22 Juli 2014.

Dibilang rawan karena perjalanan surat suara sampai ke pusat menghadapi rintangan sangat berat, yaitu ancaman terjadinya kecurangan sehingga bisa mengubah perolehan suara pasangan capres-cawapres.

Banyak pihak mengingatkan agar perjalanan surat suara itu dikawal ketat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, partai atau relawan.

Tak kurang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai ikut mengingatkan Bawaslu dan KPU agar tidak main-main dengan iming-iming untuk mengubah perolehan suara. Jika kedapatan menerima suap KPK akan bertindak. Pers pun mengikuti perkembangan dari menit ke menit. Pendeknya semua mata tertuju ke KPU.

Dari kubu Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) bahkan sampai meminta relawannya kalau perlu menginap di kantor panitia tingkat kecamatan atau kabupaten agar tidak ada upaya tangan-tangan kotor untuk mengubah saat kantor sepi.

Bukan itu saja, gudang-gudang kotak suara pun diminta agar diawasi secara khusus kalau-kalau ada maling. Sementara itu kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga minta relawannya mengawal penghitungan suara.

Kubu Jokowi-JK memang paling berkepentingan karena dialah yang sangat mungkin dicurangi, mengingat perolehan suara lewat hitungan cepat (quick count)lebih unggul. Tapi kubu Prabowo-Hatta juga mengklaim unggul lewat hitungan cepat pula. Sayang lembaga survei yang melakukan hitung cepat diragukan kredibilitasnya.

Pengawasan terhadap penghitungan suara bukan tidak beralasan. Rakyat selama ini sudah apatis terhadap pemerintah karena banyaknya ketidakjujuran.

Tak kurang dalam pelaksanaan pilpres, keberpihakan pemerintah kepada salah satu pasangan calon presiden juga terasa sehingga membuat rakyat tidak percaya, terhadap KPU sekalipun. Apalagi sekarang kedua pihak menyatakan sebagai pemenang lewat hitung cepat.

Kisah kampanye hitam lewat berbagai cara termasuk tabloid Obor Rakyat yang tidak segera ditangani, juga menunjukkan adanya keberpihakan itu. Bahkan Obor Rakyat beredar sampai hari terakhir kampanye.

Kasus ini kini ditangani polisi tapi tuduhannya hanya menerbitkan tabloid tanpa izin. Laporan soal fitnah terhadap Jokowi-JK tidak disinggung. Padahal menurut para ahli  hukum pidana, pengelolanya bisa dijerat pula dengan pasal penistaan ras, agama dan golongan.

***

Pernyataan Jokowi bahwa pilpres kali ini merupakan kemenangan rakyat adalah pernyataan yang bukan basa-basi. Ini memang kemenangan rakyat yang merindukan perubahan.

Indikasi yang paling mencolok adalah tingginya jumlahpartisipasi pemilih, dibanding pemilu legislatif yang lalu atau pilpres sebelumnya.