Raja-raja Bola

Oleh: Pramono BS

SIAPA yang paling ribut setelah keluarnya sanksi FIFA terhadap PSSI? Tidak lain adalah para pahlawan kesiangan. Mereka menyudutkan pemerintah bak seorang pembela hak asasi sepak bola yang paling hebat.

Semua menyalahkan pemerintah yang membekukan PSSI hingga akhirnya jatuh skorsing dari FIFA yang menyebabkan seluruh kegiatan sepak bola Indonesia di kancah internasional dibekukan.

Bahkan tokoh parpol yang jadi wakil rakyat, yang selama ini tak pernah memberikan perhatian pada sepak bola ikut nimbrung, seperti Fahri Hamzah (PKS) dan Fadli Zon (Gerindra).

Bahkan mereka mengancam menggunakan hak interpelasi, meski mereka tidak pernah melakukan hal yang sama terhadap PSSI walaupun Indonesia tak pernah berprestasi di ajang sepakbola kelas Asia Tenggara sekalipun. DPR selama ini juga cuma lebih banyak diam.
Semua orang tahu sanksi dari FIFA bisa berakibat fatal. Anggota FIFA yang berjumlah 209 negara harus tunduk pada statuta tanpa boleh ada campur tangan pemerintah masing-masing.

Kekuasaan FIFA luar biasa, seakan-akan melebihi PBB. Saat 14 orang pembesar FIFA ditangkap karena korupsi menjelang kongres, tak ada yang mengusik FIFA sebagai organisasi.

Bahkan presidennya, Sepp Blatter, yang sudah berkuasa selama empat kali (17 tahun) dan dicurigai korupsi, masih terpilih lagi tanpa ada yang bisa campur tangan.

Karena kekuasaan itulah anggota harus tunduk terhadap statutanya. Sejelek apa pun organisasi sepak bola di suatu negara, pemerintahnya tidak boleh campur tangan. Alhasil PSSI lebih merasa milik FIFA daripada milik bangsa Indonesia.

Syukurlah Blatter mengundurkan diri walau baru beberapa hari dipilih. Ia sadar hanya mendapat mandat dari anggota FIFA untuk jabatannya yang kelima tapi tidak mendapat mandat dari masyarakat sepak bola internasional.

Tokoh-tokoh sepak bola dunia menyambut baik, karena mereka sebenarnya juga sudah jengah dengan pengurus FIFA yang korup, seperti rakyat Indonesia terhadap PSSI.

Selama ini PSSI ibarat negara dalam negara, pemerintah tak bisa menyentuh seburuk apa pun dia. Sebab PSSI tidak bertanggung jawab kepada pemerintah tapi kepada FIFA, padahal pemerintah juga mengucurkan dana untuk pembinaan sepak bola.

Fadli Zon bilang, kalau oknum PSSI ada yang bermasalah mengapa organisasinya yang dibekukan, bukan oknumnya yang diusut. Ingatkah Anda pada zamannya Nurdin Halid menjadi ketua umum?

Dia jelas-jelas masuk penjara dan statuta FIFA melarang orang yang tersangkut tindak pidana menjadi ketua umum, toh Nurdin tidak bisa dilengserkan. Para kroninya tetap saja mempertahankan bahkan masih terpilih lagi. Lantas kurang bobrok apa PSSI?

***

Apa yang dilakukan pemerintah dengan membekukan PSSI tidak selamanya ditentang, banyak yang justru mendukung karena masyarakat juga sudah lelah dan bosan dengan PSSI.

Selama ini rakyat hanya disuguhi petandingan yang tidakberdasar sportivitas tapi diwarnai kebohongan, seperti ‘sepakbola gajah’ dan pengaturan skor.

Pada era 1970-an, striker PSIS Budiman dihukum penjara karena menerima suap. Heran, kok bisa penyuapan itu terbongkar, padahal pada era itu komunikasi belum seperti sekarang. Kuncinya hanya ada pada pengurus, ada niat untuk mengungkap atau tidak.

Pengaturan skor sekarang bukan pekerjaan penjudi lokal tapi internasional, jadi lebih transparan. Baru saja tim manajer sepak bola Timor Leste di SEA Games dipecat karena suap. Miliaran duit rakyat tersedot lewat karcis pertandingan yang berbau kebohongan.

Sejarah PSSI cukup panjang, lebih tua dari usia republik. PSSI berdiri pada 1930 lewat semangat kebangsan yang kental. Tapi kini semangat itu luntur, PSSI justru asing di negeri sendiri.

Kita pernah berjaya di kancah Asia atau Asia Tenggara, padahal waktu itu PSSI masih dikelola secara amatir. Pemain yang menganggur direkrut oleh perusahaan atau PNS agar bisa hidup.

Sekarang banyak pemain terlambat gajinya, bahkan ada pemain asing yang mati karena sakit dan tak punya uang berobat.

Pada masanya, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, PSIS Semarang, PSMS Medan atau PSM Makassar adalah perserikatan yang menonjol. Sejak era 1980- an perserikatan lebur bersama klub dalam liga profesional. Tapi sejak itu pula prestasi anjlok. Yang bikin kisruh selalu pengurus yang enggan diganti.

Ibarat membunuh tikus, kalau sarangnya sudah penuh bakar saja biar lenyap sampai kutu-kutunya. Itu kira-kira yang jadi pemikiran pemerintah. Apa boleh buat, mulai dari bawah lagi.

Ini saat yang tepat untuk membenahi sepak bola, mumpung ada momen besar dari ‘runtuhnya’ kerajaan FIFA. Raja-raja bola termasuk para penjudinya, tukang ngatur skor sampai tukang catut, harus sadar. (*)