Waspadai Konflik Perebutan Dukungan PPP Kalteng ‎

Masalah Ini, tentunya menjadi persoalan serius untuk dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, karena dua-duanya menghendaki

Penulis: Fathurahman | Editor: Didik Triomarsidi
banjarmasinpost.co.id/fathurahman
Dua orang pakar hukum dari Jakarta DR Khairul Huda dan ‎Dr Margarito Ahli Hukum Tata Negara‎ ‎didatangkan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran- Habib Ismail, untuk memberikan penjelasan kepada pers , Bawaslu dan KPU, terkait masalah dukungan ganda dari PPP dalam Pilgub Kalteng. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Adanya dukungan ganda dari satu kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz yang Diberikan kepada Pasangan Cagub H Ujang Iskandar-Jawawi dan Pasangan Cagub Sugianto Sabran-Habib Ismail menjadi perhatian serius pihak Polda Kalteng untuk melakukan antisipasi dini pencegahan konflik.

Masalah Ini, tentunya menjadi persoalan serius untuk dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, karena dua-duanya menghendaki mendapat dukungan dari PPP untuk sukses di Pilgub Kalteng, 9 Desember 2015 mendatang.

Apalagi terkhusus untuk Pasangan H Ujang Iskandar-Jawawi yang keputusan bisa maju atau tidak dalam Pilgub Kalteng sangat tergantung dari dukungan tiga kursi dari PPP, karena minimnya dukungan kursi yang didapatkan ujang untuk memenuhi 9 kursi di DPRD Kalteng sebagai prasyarat bisa maju.

Analisa dan prediksi polisi, adanya dua dukungan PPP dari kepengurusan Djan Faridz yang diberikan kepada dua paslon yang berbeda tersebut yakni, untuk Pasangan Cagub Sugianto- Habib Ismail dan Pasangan Ujang Iskandar-Jawawi berpotensi terjadi konflik yang harus di waspadai dan diantisipasi sejak dini.‎

Menurut, Karo Ops Polda Kalteng AKBP Ismail Bafadal dalam acara dialog kebangsaan elemen masyarakat Kalteng di Hotel Batu Suli, Palangkaraya ,Jumat (7/8/2015) sangat mungkinkan di internal kepengurusan DPW PPP kubu Djan Faridz terjadi konflik antar pendukung ditingkat bawah.

Kemungkinan itu, bisa saja dimulai dengan aksi unjukrasa damai sampai dengan anarkhistis terutama jika salah satu pasangan bakal calon gubenrnur dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU, sehingga tidak bisa ikut dalam Pilgub Kalteng mendatang.‎"Tapi ini juga sudah kami lakukan antisipasi." kata Ismail.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved