Kritik Jokowi, Mahasiswa Muhammadiyah Ingin Surat Edaran Hate Speech Dihapus

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANDUNG - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jabar berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Dipenogoro, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Senin (9/11/2015).

Mereka membawa sejumlah spanduk dan kertas karton berisikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Satu di antaranya, mahasiswa meminta adanya pengembalian kiblat bangsa ke arah falsafah bangsa, yaitu Pancasila.

Mereka juga meminta mandat Jokowi sebagai presiden dan surat edaran tentang hate speech dicabut.

Informasi yang dihimpun Tribun, ratusan mahasiswa itu berasal dari perguruan tinggi di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kota bandung, dan Kabupaten Bandung.

Selain IMM, sejumlah mahasiswa dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jabar juga turut melakukan aksi unjuk rasa.

Ketua Umum DPD IMM Jabar Robby Rodliyya, mengatakan, aksi yang mereka lakukan itu sebagai bentuk tidak kepuasan terhadap roda pemerintahan yang berjalan saat ini. Ia menilai, bangsa Indonesia masih terjajah dalam bentuk dan gaya baru.

"Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad dan Jepang 3,5 tahun karena pemerintahnya dulu bekerjasama dengan penjajah. Dulu model penjajahannya fisik dan terlihat. Sekarang bentuk penjajahannya tidak terlihat," ujar Robby ketika berorasi.

Bukti penjajahan masih terjadi, lanjut Robby, bisa dilihat banyaknya kekayaan alam Indonesia yang dikuasai dan dikelola negara lain.

Contoh kecilnya, adanya rencana pembangunan kereta api listrik dari Jakarta-Bandung yang proyeknya justru dipegang Cina.

"Yang untung siapa? Apakah bangsa Indonesia harus diam? Makanya ini wujud kepedulian kami dan moral kami karena saat ini banyak mahasiswa diam, terjebak hedonis dan hanya mengejar IPK. Kami ingin menujukkan gerakan mahasiswa itu ada dan akan terus bergerak," ujar Robby.

Dalam aksinya, Robby menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya tegakkan isi dari tri sakti, yakni Indonesia berdikari secara ekonomi, Indonesia berdaulat secara politik, dan Indonesia berkepripadian secara kebudayaan.

Menurutnya, Jokowi pada kampanye pada pemilihan presiden pun berjanji akan meneggakkan Tri Sakti tersebut.

"Kami mendesak DPRD Provinsi Jabar untuk mendorong DPR dan MPR melaksanakan sidang istimewa agar menarik mandat Jokowi dan JK," ujar Robby.

Selain itu, lanjut Robby, pemerintah harus menghentikan alih fungsi lahan yang saat ini marak terjadi di Indonesia.

Hal itu memicu berkurangnya lahan pertanian dan bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang ingin meningkatkan ketahanan pangan.

"Kami juga mendesak kapolri untuk mencabut surat edaran tentang hate speech. Karena itu multi tafsir dan mengancam kebebasan berekspresi," kata Robby.