Berita Regional
Setuju UN Dihapus, Bupati Ini Minta Kurikulum Disederhanakan
"Pendidikan tidak bisa disentralisasi dalam menilai tingkat kualifisikasi siswa. Konsep penghapusan UN strategis dalam menumbuhkan keunggulan siswa"
"Problema pendidik kita saat ini, mereka kurang kreatif karena terbebani aspek administrasi. Mulai dari ngurus pangkat, kenaikan golongan, dan lainnya," imbuhnya.
Seharusnya, Dedi, guru tidak harus terbebani aspek administrasi. Hal itu bisa diserahkan kepada para pengawas di dinas pendidikan. Mereka layak naik golongan atau tidak, itu diserahkan kepada para pengawas.
"Karena itu, saya sepakat UN SD-SMP dihapus. UN sebaiknya hanya diberlakukan untuk SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi," tuturnya.
Adapun SD dan SMP cukup dengan ujian di tingkat sekolah dengan tetap menerapkan sistem kelulusan. Untuk masuk ke SMP tidak perlu menggunakan nilai akhir Nilai Ebtanas Murni (NEM), tapi berdasarkan rayonisasi.
"Kalau sekolah negerinya tidak cukup, itu sudah kewajiban sekolah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan. Kalau mahal, bisa mengubah sekolah swasta menjadi negeri. Perguruan tinggi saja bisa menegerikan swasta, maka SD-SMA juga bisa," terangnya.
Sekolah juga harus menyenangkan. Itulah alasannya pendidikan di Purwakarta, terutama di pedesaan, banyak belajar di luar kelas.
