APBD Kalsel Selalu Ingin Efisiensi dan Memihak Rakyat

Kondisi yang dipotong untuk anggaran bantuan untuk orang miskin yang mau berobat tersebut tidak mencerminkan dengan total platform anggaran di 2017 totalnya naik dai anggaran Rp 5,034 triliun. Sementara estimasi APBD 2017 sebanyak Rp 5,563 triliun.

Padahal berdasarkan arah kebijakan APBD 2017 prioritas SDM diprioritaskan. 36,78 persen untuk belanja langsung yang mana anggaran tersebut untuk fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan sebesar Rp 2.040.000.000.000.

Sementara, Plt Sekdaprov Kalsel, Haris Makkie menyatakan, untuk Anggaran RSUD Ulin Banjarmasin sudah dibahas dalam rapat dan disahkan untuk kemudian bisa diusulkan dalam APBD Perubahan 2017.

"Sudah kemarin dipahami, kita juga paham untuk bantuan pendampingan kepada masyarakat miskin ini juga perlu. Karena itu dimintakan untuk di anggaran perubahan," katanya.

Sementara, Kabiro Keuangan Pemprov Kalsel, Syahjehan mengatakan, pemotongan pemotongan plafon anggaran 2017 ini anggaran tidak ada kaitannya dengan Dana Alokasi Umum yang dipending dari pemerintah pusat.

Meskipun ada imbas tidak terlalu nampak, karena itu plafon kebijakan anggaran 2017 ini tetap akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Totalnya, memang ada sedikit naik, itu masih estimasi. Namun masih akan disesuaikan nanti jika sudah kesemuannya total dibahas dengan komisi. Ini kan baru sebagian. Memang rancangan kami ya tinggi namun disesuaikan juga dengan kondisi keuangan yang ada," katanya.

Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzie mengaku, heran mengapa anggaran semisal untuk Laundry dan pembuatan dapur tersebut masih dikurangi.

"Padahal jelas-jelas sangat penting dari sebuah RS. Bayangkan jika tidak steril makannya ya pasien akan makin sakit. Juga biaya laundry jika tidak seteril pakaian pakaian untuk pasien atau petugas RS maka itu akan penyakit menular, kan justru bahaya," kata Yazidie.

Dari total estimasi APBD 2017 yang menarik juga ada khusus untuk belanja hibah. Jika dibandingkan dari 2016. Dimana 2016 sebesar Rp 491 miliar untuk belanja hibah, sementara dianggarkan dalam platfon anggaran 2017 ini naik dengan estimasi sekitar Rp 720 miliar.

Sementara, terkait dana BOS yang masuk di dana perimbangan itu menurut Yazidie Fauzi selaku komisi IV jika mana itu memang untuk operasional sekolah dinilai sangat wajar jika mana dimasukkan. "Namun ya tetap juga disdik ya harus menjelaskan secara detailnya, mengapa," terang Yazidie.

Penambahannya delapan ribu pegawai berarti tiap bulan Pemprov memerlukan lebih dari Rp50 miliar mulai Januari 2017. Jumlah pengeluaran wajib ini belum termasuk operasional sekolah, UPT terminal dan lain-lain yang pengelolaannya dipindah ke provinsi.

Diketahui dari dana tranfer pusat ke daerah berdasarkan DIPA 2017 untuk Dana BOS justru naik. Tertera ada sebesar 602.462.000. Itu masih berbeda dari dana untuk bantuan penyelenggaran PAUD, tunjangan guru PNS daerah khusus, Dana Peningkatan UMKM dan Pelayanan Administrasi Kependudukan. (anak).

Dana hibah naik dari Rp 400 miliar lebih ke angka Rp 700 miliar lebih. Namun, dana hibah secara umum.

"Memang secara umum, bukan hanya bidang kami. Kalau di Kesra untuk belanja hibah Rp 4,5 miliar. Itu dianggarkan karena banyak proposal masuk di Kami," kata Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Herman Taufan.