Papua Itu NKRI

Oleh: Pramono BS

KITA baru saja terganggu oleh ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera masyarakat Desa Banti dan Kimberly di Distrik Tembagapura, Papua. Diantara penduduk desa itu terdapat 344 warga pendatang. Penyanderaan direncanakan dengan matang, semua akses ke distrik itu diputus sehingga sulit untuk mengirim bantuan khususnya bantuan pangan.

Cukup mencekam dan ini layak menjadi berita besar seandainya tidak ada berita Ketua DPR/Ketua DPP Golkar Setya Novanto yang berusaha menghindari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tipu daya seolah-olah sakit dan kemudian kecelakaan.

Polri dan TNI yang diterjunkan untuk membebaskan sandera tidak serta merta bisa masuk karena pemerintah ingin cara persuasif. Setelah beberapa hari tak berhasil, barulah TNI menunjukkan keampuhannya. Personal Kopassus dan Kostrad pun bergerilya untuk mengepung. Tak perlu waktu lama anggota KKB lari tunggang langgang.

Secepat itu pula pasukan TNI segera mengevakuasi 344 warga pendatang yang nyaris sudah pupus semangatnya. Warga asli tetap memilih tinggal di kampaung tapi dengan pengamanan ketat.

Gerombolan KKB itu mengatakan tidak ingin harta karena yang dituntut adalah merdeka. Tapi mereka menggasak uang Rp 107,5 juta, 254,4 gram emas dan 200 buah telepon seluler milik warga. Bukan hanya itu mereka juga menyiksa dan memperkosa sandera.

Diduga kuat mereka memang gerombolan Oraganisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka orang-orang yang tidak mau menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga tidak mau terima sejarah Papua yang bergabung dengan Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Untuk menguatkan ini pada tahun 1969 sudah diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau referendum untuk menentukan status daerah bagian barat Papua, masuk Indonesia atau Belanda.

Peneliti Papua asal LIPI Muridan Wijoyo menjelaskan,Pepera itu digelar untuk menjalankan perintah perjanjian New York 1962 yang menyebutkan, untuk memastikan apakah Papua bagian dari RI atau bukan harus dilakukan Pepera. Pepera dilakukan di Jayapura, Biak dan Merauke. Hasilnya memilih bergabung dengan RI (Kompasiana).

Hasil ini diakui oleh PBB dan dikeluarkanlah resolusi yang menyatakan Papua merupakan bagian sah NKRI. Resolusi ini disetujui 80 anggota PBB, hanya 20 negara yang abstain. “Tidak ada negara di dunia yang menolak masuknya Papua ke Indonesia,” ujar Muridan.

Peta yang dibuat Belanda tahun 1931 juga memasukkan Papua bagian Barat ke dalam wilayah Hindia Belanda. Wilayah RI adalah daerah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke.

***

Harus diakui Pepera tidak banyak mengubah kehidupan rakyat Papua (dulu Irian Jaya). Hidup susah, harga-harga mahal, hubungan satu dan daerah lain sulit. Sementara kekayaan Papua terus dikeruk seperti tembaga dan emas. Sampai awal pemerintahan Joko Widodo/ Jusuf Kalla, harga BBM masih Rp 60.000 - Rp 100.000/liter, semen Rp 500.000/zak. Di Jawa harga BBM waktu itu hanya Rp 6.000 an/liter.

Bagi sebagian orang, Papua justru dijadikan ajang untuk mencari keuntungan, misalnya dengan mendatangkan BBM, semen, bahan pokok dll secara ilegal. Contohnya Labora Sitorus, anggota Polri berpangkat Aiptu, dia bisa menjadi triliuner lewat perdagangan gelap BBM dan penjarahan kayu. Tapi kini dia harus menebus dosanya dengan menjalani hukuman 15 tahun penjara.

Pemerintahan Joko Widodo/Jusuf Kalla telah membuktikan bahwa semua itu bisa diatasi kalau mau. Contohnya dia bisa menyamakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Harga semen juga sudah turun drastis, sembako dll dikirim rutin lewat tol laut.

Presiden Jokowi memerintahkan Pertamina membeli pesawat tanker yang ditugaskan memasok kebutuhan minyak di Papua dan Kalimantan Utara. Tiga pesawat harganya tidak sampai Rp 1 trilyun, sangat murah dibanding subsidi BBM yang saat itu mencapai Rp 1 trilyun per hari atau Rp 350 trilyun lebih setahun. Ekonom manapun pastilah bisa menghitung ini tapi kebijakan ini tidak ditempuh pemerintah sebelumnya karena banyak orang berkepentingan. Tapi mengapa harus rakyat Papua yang dikorbankan? Makan ubi pun mereka tidak kenyang.