Syamsudin Noor (Jangan) Molor Lagi

SETELAH masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN), sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres nomor 3 tahun 2016, pengembangan bandar udara (Bandara) Syamsudin Noor pun mulai dikerjakan. Sebelumnya, rencana ini sempat beberapa kali molor.
Setelah pada pertengahan 2017 lalu, proses pengembangan dimulai, ternyata ada sejumlah kendala sehingga pencapaian pembangunan pun tak sesuai target yang harus dicapai pada akhir 2017.

Bangunan penunjang dan apron yang seharusnya tuntas 18 persen, hingga 31 Desember 2017 baru selesai 16 persen. Memang, kekurangannya hanya dua persen, tapi bisa jadi akan berdampak pada terkendalanya pembangunan pada bulan-bulan berikutnya di tahun 2018.

Selain soal pengerjaan yang meleset, informasinya juga masih ada persil tanah belum terbebaskan. Bila hingga pertengahan 2018 persoalan pembebasan lahan belum juga beres, dipastikan akan menghambat pembangunan fisik terminal dan apron.

Wal hasil, target pengoperasian (bukan penuntasan) Bandara baru pada 2019 pun terancam molor, bila tidak ada upaya-upaya ekstra (bukan linier sesuai perencanaan awal) untuk merampungkan sejumlah kendala. Termasuk, membuat skenario bila cuaca yang terjadi di akhir 2017 lalu, bakal mampir lagi ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

Upaya ekstra agar pembangunan Bandara Syamsudin Noor tidak molor lagi (apalagi sampai sangat molor lagi), tentu menjadi harapan semua warga Kalimantan Selatan. Sebab, kita punya pengalaman soal kemoloran, yakni ketika wacana pengembangan Bandara yang sudah muncul sejak bertahun-tahun lalu, tak jelas juntrungnya.

Padahal, warga Kalsel sangatlah berharap Bandara baru di Banjarbaru ini bisa segera rampung, dan bisa-bisa langsung terhubung ke semua kota besar di Indonesia. Saat ini, warga di provinsi ini baru bisa secara langsung mengakses Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar. Untuk menuju kota lain, mereka masih harus transit ke kota lain.
Tentu kita merasa perlu malu, karena untuk bepergian ke Denpasar (Bali) saja masih harus melalui pintu sebelah dan harus singgah dulu di Surabaya. Atau, kalau kita mengabaikan rasa malu, warga Kalsel dan sekitarnya harus terbebani biaya lebih karena ongkos pesawat tentu lebih mahal ketimbang langsung.

Beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung akibat molornya pengembangan Bandara, tentu tidaklah kecil. Bisa jadi, kerugian warga itu lebih besar ketimbang biaya ekstra untuk memastikan mengembangkan Syamsudin Noor tepat waktu.
Semoga kemoloran kali ini tak disambung dengan kemoloran lain, sehingga potensi kerugian warga tidak terus menerus terjadi. Yang lebih penting lagi, warga Banua segera punya pintu masuk yang membanggakan, sebagaimana kebanggaan terhadap gapura megah yang terbangun di setiap pintu masuk masuk wilayah kota atau kabupaten. (*)