Berita Hulu Sungai Tengah

10 Dinas Dijabat Plt Pasca Bupati HST Ditangkap KPK, Ini Penyebabnya

Pasca Bupati non aktif HST H Abdul Latif ditangkap KPK, Januari lalu, kegiatan pemerintahan di Pemkab HST memang tetap berjalan.

10 Dinas Dijabat Plt Pasca Bupati HST Ditangkap KPK, Ini Penyebabnya
Banjarmasinpost.co.id/Hanani
Kantor Bupati HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Pasca Bupati non aktif HST H Abdul Latif ditangkap KPK, Januari lalu, kegiatan pemerintahan di Pemkab HST memang tetap berjalan.

Namun, informasi yang diperoleh BPost, banyak dinas-dinas yang kesulitan mengambil tindakan, karena tak memiliki wewenang yang jelas di posisi pelaksana tugas tersebut. Bahkan, ada yang hanya menjabat pelaksana harian.

Sementara, untuk secepatnya menunjuk kepala dinas/badan definitif, Wakil Bupati HST HA Chairansyah yang oleh Mendagri ditunjuk sebagai Plt Bupati HST juga belum memiliki wewenang untk hal tersebut.

Baca: Ikuti Haul Guru Sekumpul di Kubah Musalla Ar Raudah, Presiden Jokowi Banyak Menunduk

“Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, akan berdampak terhadap pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan. Pembangunan akan berjalan lambat, atau bahkan jalan di tempat, karena alasan kewenangan tadi,”ungkap sumber BPost yang enggan namanya dikutif.

Berdasarkan data yang diperoleh BPost dari Badan Kepegawaian dan Pengembanagn SDM Daerah, ada sembilan dinas/badan yang masih kosong pemimpinnya, dan hanya dijabat Plt maupun Plh. Instansi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Permukiman dan Perumahan, DInas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Selanjutnya, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Komuniksi dan Informasi, Satpol PP dan Damkar, Inspektorat, DInas Perpustakaan Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan serta Dinas Kesehatan, yang stastus pejabat sementaranya adalah pelaksana harian.

“Menurut saya ini memprihatinkan. Jangan sampai dibiarkan sampai bertahun-tahun. Harus segera ada solusi,” kata sumber tadi.

Baca: Klasemen Liga 1 2018, 25 Maret 2018 Usai Persebaya Taklukkan Perseru 1-0 dan PSM Kalahkan PSIS 2-0

Tak hanya kepala dinas banyak yang kosong. Tiga kecamatan pun, camatnya dijabat oleh PLt, yaiu Camat Haruyan, Limpasu dan Batangali Selatan. Selain itu, banyak pula kepala sekolah baik di SD maupun SMP yang masih dijabat PLt.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM HST, AKhmad Fatoni, yang dikonfirmasi Minggu (25/3/2018) mengakui kekosongan pejabat di 10 instansi tersebut pemerintahan HST tersebut.

Baca: Hasil Timnas U-19 Indonesia Vs Jepang - Skor Akhir 1-4, Gol Hiburan Pemain Debutan

Menurutnya, pengisian jabatan kosong tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan Januari 2018 lalu.

"Sehubungan dengan bupati definitive kita yang nonaktif, kewenangan selanjutnya berada pada Plt Bupati. Namun, kewenangan Plt Bupati dalam hal mutasi dan atau pengisian jabatan yang kosong dapat dilaksanakan setelah mendapat izin mendagri. Izin ini baru saja terbit. Insyaa Allah minggu depan diambil ke Jakarta,” jelas Fatoni.

Dengan izin prinsip Mendagri dan rekomendasi KASN ini, seleksi terbuka untuk pengisian jabatan kepala dinas.kepala badan, maupun jabatan structural di bawahnya, kata Fathoni, baru bisa dilaksanakan oleh PLt Bupati. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved