Pungutan Sekolah Masih Jadi Sorotan Dewan, Pihak Sekolah Membantah Ada Patokan Harga

"Di sekolah kami sempat mengumpulkan sumbangan orangtua siswa dari dana komite sekolah RP 400 juta. Itu sebagian untuk membanyar honorer dan kontrak sekolah. Jadi ada Honorer 60 orang di SMKN1, 15 orangnya masih bergantung kepada dana komite. Karena itu dana komite masih diperlukan sekolah," terangnya.

Namun pihaknya, tetap komitmen bahwa untuk tidak memintai ke 390 siswa yang notabene kurang mampu.

"Yang dibebaskan karena tidak mampu, itu termasuk yang punya Kartu Indonesia Pintar (KIP)," kata dia.

Sementara salah satu komite SMK, Nisfuadi yang turut hadir di audensi dengan komisi IV membantah bahwa ada patokan rupiah yang harus dibayar karena sifatnya adalah sukarela.

"Gak ada bohong itu, informasi dari siapa kalau ditarif, gak ada pak," tegasnya.

Namun dirinya mengingat dana komite SMKN diperlukan maka disarankan untuk adanya pergub atau perda turunan untuk menselaraskan atau menyamaratakan iuran yang dibolehkan bisa dibebankan ke orangtua siswa.

"Harapannya ada pergub menjelaskan turunnan dari permen 75 tentang pendaan pendidikan," kata dia.

Dalam rapat itujuga hadir lengkap Kadisdik Kalsel, HM Yusuf Effendi, Kabid Bina SMA, Muhammadun.

Kabid Bina SMK, Syamsuri, sekretaris Disdikbud Kalsel, Idrus, dan jajaran kepala SMA dan SMK di Kalsel baik negeri dan swasta.