5 Fakta Reuni Akbar PA 212 Jelang Pilpres 2019, Sikap MUI Jabar dan Ketidakpastian Sandiaga Uno

BANJARMASINPOST.CO.ID - fakta Reuni Akbar Persaudaraan Alumni ( PA ) 212 akan digelar dan polisi sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia acara reuni 212 jelang Pilpres 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kegiatan reuni akbar PA 212 dijadwalkan pada Minggu, (2/12/2018).

Namun, Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Jawa Barat mengklaim, acara reuni akbar PA 212 pada hari Minggu (2/12/2018) di Monas sudah melenceng dan lebih banyak muatan politis jelang Pilpres 2019. MUI Jawa Barat pun menghimbau warganya untuk tidak datang dalam acara tersebut.

Sejumlah fakta terkait reuni akbar PA 212 di Jakarta dan pernyataan MUI Jawa Barat jelang Pilpres 2019.

Baca: Bukti Pengaturan Skor Liga Indonesia Mengemuka, Persija Jakarta dan PSM Makassar Wajib Waspada

Baca: Fakta-fakta Pernikahan Mewah #CrazyRichSurabaya, Undang Raisa dan MLTR Serta Mobil Mewah

Baca: Penjelasan BKN Terkait Soal SKB CPNS 2018 Dipengaruhi Lulusan Pendidikan, Cek Link Hasil SKB & SKD

Baca: Terungkap! Edy Rahmayadi Sudah Minta Mundur Jadi Ketua Umum PSSI

1. Reuni 212 akan digelar di Monas, Jakarta

"Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari panitia. (Jumlah massa) belum tahu, saya belum lihat suratnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

Argo mengatakan, kegiatan tersebut akan berpusat di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Untuk pengamanan acara tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, menegaskan akan tetap dilakukan secara maksimal, meskipun diprediksi kegiatan tersebut tidak sebesar beberapa waktu lalu.

“Pengamanannya sudah dipersiapkan oleh Polda Metro. Sudah sangat baiklah Polda Metro untuk mengamankan itu. Insya Allah kami prediksi jumlahnya tak sebanyak dulu," kata Dedi.

2. MUI Jabar anggap reuni 212 sudah melenceng ke politik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai, kegiatan reuni 212 sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatannya sudah melenceng ke arah politik," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018).

Baca: Ceramah Habib Bahar Bin Smith Viral, Berujung Pelaporan ke Polisi Jelang Pilpres 2019, Hina Jokowi?

Baca: Reuni Akbar Persaudaraan Alumni 212 Dipastikan Bersih dari Atribut Pilpres 2019, Ini Ancaman Panitia

Baca: Jelang Reuni PA 212, Panitia Undang Presiden Jokowi, Jusuf Kalla dan Capres-Cawapres di Pilpres 2019

Rachmat menjelaskan, awalnya kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun sudah dinyatakan bersalah bahkan kini masih menjalani hukuman pidana. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

3. MUI Jabar imbau warganya tidak ikut kegiatan tersebut

MUI Jawa Barat mengimbau agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi dengan kegiatan yang tidak jelas asal usulnya.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, masyarakat Jawa Barat lebih baik melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti melaksanakan pengajian di masjid-masjid, istigasah, atau zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia.

"Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya," katanya.

Baca: Nama Anggota Exco PSSI Ini Juga Disebut Terlibat Pengaturan Skor Liga 2 2018, Sama Vigit Waluyo?

Lebih lanjut, Rachmat pun meminta kepada masyarakat untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu-isu keagamaan menjelang Pilpres 2019.

"Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama," tuturnya. Baca Juga: MUI Imbau Warga Jawa Barat Tidak Ikut Reuni 212

4. Sandiaga belum pastikan bisa hadir

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan tiga hal yang menjadi pertimbangannya untuk menghadiri acara Reuni Aksi 2 Desember di Monas, Jakarta Pusat.

Pertimbangan pertama adalah terkait izin penyelenggaraan acara dari pihak berwajib. "Mengenai 212 sendiri, saya sudah sampaikan bahwa kita harus pastikan pemerintah dan aparat memperbolehkan," kata Sandi saat ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku telah memiliki jadwal yang padat hingga bulan Desember mendatang.

"Saya mesti mengecek dulu karena jadwal saya sampai Desember sudah full, kebetulan hari ini di Jakarta, mulai besok di Jawa Timur untuk 5 atau 6 hari," jelas dia.

5. Imbauan Menko Polhukam terkait kegiatan 212 di Monas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa) Menurut Wiranto, di tahun politik ini sebaiknya energi dan kegiatan diarahkan untuk membangun partisipasi publik untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu).

Ia berharap, masyarakat bisa jadi bagian sukses pemilu, bukan malah menjadi bagian dari terhambatnya pemilu.

"Kalau pemilu sukses maka demokrasi kita berjalan lebih lebih maju lagi tapi kalau pada saat kita ricuh menjelang pemilu, ada kekacauan itu kan menandakan bahwa demokrasi kita tidak pernah dewasa," katanya.

"Maka saya mengajak dan mengimbau marilah kita bersama-sama menjaga agar pemilu berjalan dengan baik dan prakondisi yang berjalan ini bisa kita jaga dengan baik suhunya, hangat boleh tapi jangan mendidih," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Fakta di Balik Kegiatan Reuni 212, Pernyataan MUI Jabar hingga Ketidakpastian Sandiaga"