Gubernur Minta Pejabat Bermasalah di Pemprov Kalbar Istirahat, 10 Kepala OPD Minta Pensiun Dini

BANJARMASINPOST.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan jika sudah ada pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar yang terpaksa mengembalikan uang negara atau sudah dipanggil oleh institusi pemeriksa keuangan, maka dimintanya untuk ‘istirahat’ saja.

Pejabat seperti itu, ditegaskanya tak akan dipertahankan. 

"Udahlah dari pada pusing-pusing, istirahatlah dulu sampai prosesnya selesai. Daripada kerjanya tak tentu rudu dan sering datang terlambat," tandas Sutarmidji, Jumat (17/5/2019).

Ia juga mengatakan saat ini pemprov telah melakukan proses open biding terhadap delapan jabatan pimpinan tingggi pratama.

"Yang sekarang ini kita mau lakukan open biding ada delapan jabatan. Berikutnya akan ada juga roling ada enam jabatan dan akan dilakukan lagi open biding empat jabatan," terangnya.

Sebelumnya Pemprov juga telah menyelesaikan open biding untuk jabatan Sekda Provinsi Kalbar dan telah menyerahkan tiga nama ke Kemendagri untuk meminta persetujuan dari Presiden RI. 

Baca: DPRD Kalbar Minta Presiden Jokowi Pertimbangkan dan Rekomendasikan Kalbar Menjadi Ibukota

Pria yang akrab disapa Midji menuturkan pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) Presiden terkait penetapan Sekda Defenitif dari tiga kandidat yang telah lolos uji kopetensi belum lama ini.

"Penentu akhir itu kan presiden. Kita tunggu saja SK dari persiden," ujarnya. 

Lebih lanjut, Midji memaparkan belum turunnya ketetapan dari Kemendagri soal nama Sekda Kalbar Defenitif lantaran terdapat juga usulan untuk jabatan eselon I yang menunggu SK penetapan dari Presiden RI

"Katenye si ada tiga puluhan atau dua puluan esolon satu se Indonesia yang juga masih menunggu SK presiden," ujarnya. 

Kendati demikian pihaknya tak terlalu khawatir.

Karena nama-nama calon sekda yang diajukan tersebut telah melalui proses open bidding.

Sehingga, sekarang hanya tinggal menunggu penetapan saja. 

Selain itu, Midji mengharapkan seluruh ASN Pemprov Kalbar dapat bekerja sesuai dengan aturan.

Ia mengatakan dirinya tidak akan memandang latar belakang etnis, agama, dan golongan seseorang.