Berita Nasional

Pro dan Kontra Sistem Zonasi PPDB 2019, Pengamat Sebut Perlu Dilakukan 4 Perbaikan Ini

Penerapan sistem zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PPDB) 2019 mensyaratkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah menjadi prioritas

Pro dan Kontra Sistem Zonasi PPDB 2019, Pengamat Sebut Perlu Dilakukan 4 Perbaikan Ini
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penerapan sistem zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PPDB) 2019 mensyaratkan bahwa jarak dari rumah ke sekolah menjadi prioritas, bukan nilai rapor dan ujian nasional.

Sistem ini menimbulkan pro dan kontra berbagai kalangan masyarakat karena dalam pelaksanaannya ditemui berbagai masalah di lapangan.

Merespons hal itu, pengamat pendidikan Ahmad Rizali mengatakan, ada empat perbaikan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB 2019 kali ini.

Baca: 9 Fakta Sistem Zonasi dan PPDB 2019, Mendikbud Pun Buka-bukaan Terkait Masalah Penting Ini

Baca: Penjelasan Resmi Mendikbud Muhadjir Effendy Soal PPDB 2019, Cek Poin Zonasi dan Tenaga Pendidik

Baca: Tahun Ini PPDB SD di Kabupaten Banjar Terapkan Sistem Zonasi, Ini Kata Orangtua Siswa

1. Sinkronisasi pusat - daerah

Menurut dia, belum banyak pihak yang mengerti tentang pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB kali ini, termasuk para kepala daerah. Maka dari itu, hal pertama yang harus diperbaiki yaitu mereka harus menyatukan visi bersama Kemendikbud sehingga bisa sejalan.

“Menyinkronkan visi Kemendikbud dengan sebagian provinsi, kabupaten atau kota,” ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

2. Perlunya clearing house

Hal kedua, yakni pemerintah pusat dan daerah belum menyatu dalam pelaksanaan sistem zonasi. Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah Kemendikbud, sedangkan pemerintah daerah yaitu kepala daerah di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten.

Salah satu yang dinilai menjadi masalah adalah belum ada lembaga yang bisa memberi solusi jika terjadi masalah di lapangan. Belum ada lembaga bersama yang diistilahkan dengan clearing house, yang mampu menyelesaikan problem saat pelaksanaan PPDB.

“Membuat clearing house untuk menyelesaikan masalah yang timbul,” imbuh Ahmad.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved