Berita

3 Pati Polri Lolos Seleksi Capim KPK, Dituding Sebagai Jenderal Bermasalah, Ini Kata Irjen Pol Firli

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir hasil penelusuran rekam jejak capim KPK, menunjukan ketiga jenderal Polri itu bermasalah.

3 Pati Polri Lolos Seleksi Capim KPK, Dituding Sebagai Jenderal Bermasalah, Ini Kata Irjen Pol Firli
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Irjen Pol Firli (kiri) saat dulu dilantik menjadi Deputi Penindakan KPK. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mempersoalkan tiga jenderal Polri yang lolos seleksi dan telah menjalani tes psikologi Capim KPK yang diselenggarakan Panpel Capim KPK.

Sosok tiga orang polisi itu adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda Sumsel) Irjen Firli, dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Waka BSSN) Irjen Dharma Pongrekun.

Nama Kapolda Sumatera Selatan yang juga mantan Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Firli, disebut sebagai salah seorang capim KPK dengan rekam jejak bermasalah.

Menanggapi tudingan itu, Firli menegaskan dirinya memilih diam daripada berbicara. "Saya selalu diam, karena saya yakin bahwa Allah SWT yang Maha Mengetahui siapa yang terbaik. Saya hanya bicara di depan pimpinan KPK dan saat pisah sambut saya selaku Deputi (Penindakan) KPK tanggal 19 Juni 2019," ujar Firli ketika dikonfirmasi, Senin (29/7/2019).

Menurut Firli, justru ia dirinya mendapat apresiasi dan pengharagaan dari para pimpinan KPK selama bertugas 1 tahun 2 bulan 14 hari di lembaga antirasuah.

Baca: Cerita Pria Mati yang Hidup Kembali di Sampang, Digiring Polisi, Ada Warga Tertipu Gali Kuburan

Tiga jenderal yang disebut bermasalah itu adalah bagian dari 11 jenderal yang dikirim Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Polri pun angkat bicara atas tuduhan ketiga jenderal bermasalah.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mempersilakan setiap pihak untuk memberikan pendapat.

Namun, ia juga mengingatkan untuk tidak berasumsi dan menyebarkan fitnah tanpa disertai bukti data dan fakta.

Menurutnya, pihak yang menyebarkan fitnah dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan jika tuduhan itu tanpa didukung bukti. "Kalau misalnya ternyata yang disampaikan tidak terbukti, secara personal yang bersangkutan juga memiliki hak konstitusional untuk melaporkan terhadap pihak yang merugikan, monggo. Itu hak konstitusional setiap orang," kata jenderal bintang satu itu.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved