Berita Batola

Tinggal Satu BTS Bandel Belum Bayar Dende di Batola, 12 BTS Sudah Bayar Masing-masing Rp 50 Juta

Dari tiga belas BTS liar tersebut, akhirnya tinggal satu saja yang belum membayar denda Rp50 juta kepada pemkab setempat.

Tinggal Satu BTS Bandel Belum Bayar Dende di Batola, 12 BTS Sudah Bayar Masing-masing Rp 50 Juta
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Ilustrasi - Base Transceiver Station (BTS) di Kota Banjarmasin hampir merata berdiri di semua kecamatan. Sebagian besar BTS berada di atas rumah toko (ruko). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - PEMKAB Batola terus melakukan eksekusi terhadap eksekusi puluhan Base Transceiver Station (BTS) liar di kabupaten setempat.

Dari tiga belas BTS liar tersebut, akhirnya tinggal satu saja yang belum membayar denda Rp50 juta kepada pemkab setempat.

“Ada satu BTS liar milik PT Daya Mitra di Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara yang belum membayar denda ke Pemkab Batola,’ kata Kabid Tehnologi, Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Batola, Irfan Rahmadi, Kamis (1/8/19).

Menurut Irfan, saat ini BTS liar milik PT Daya Mitra itu sudah sampai Surat Peringatan (SP) II. Jika sudah ada perintah penyegelan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola, maka Dinas Kominfo akan bergerak ke lapangan untuk melakukan penyegelan bersama aparat Satpol PP, polisi dan TNI.

Baca: Bermula Bicara Jadi Gagap, Ini Kronologi Agung Hercules Idap Kanker Otak Hingga Kini Meninggal Dunia

Baca: Dua Wartawan Radio Belanda Lakukan Investigasi Sejarah Demang Lehman di Kalsel, Ini Kata Paman Birin

“Kita siap melakukan penyegelan BTS liar milik PT Daya Mitra. Kita potong aliran listriknya sehingga tak ada jaringan aktif lagi. Dengan begitu PT Daya Mitra akan mendapatkan komplain dari operator seluler,” katanya.
Irfan menghimbau agar semoga kedepannya para provider bisa bekerjasama dengan mematuhi peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Batola.

Menurut Irfan, para pemilik BTS liar atau ilegal yang sudah membayar denda tersebut, yakni di antaranya PT Tower Bersama Group sebanyak dua buah, PT Gihon sebanyak satu buah, PT Daya Mitra sebanyak 4 buah, PT Protelindo sebanyak 1 buah, PT CMI sebanyak 1 buah dan PT Smart Telekom sebanyak 1 buah.

“Jadi ada total ada 12 BTS liar yang sudah membayar denda Rp50 juta per BTS ke kas daerah Batola,” katanya.

Dijelaskan Irfan, para pemilik BTS liar tersebut membayar denda setelah melalui serangkaian teguran lesan, teguran I hingga penyegelan. Hal paling ditakutkan oleh para pemilik BTS liar adalah jika sampai Pemkab Batola menyegel BTS karena akan berdampak gelombang protes dari pihak penyewa atau pemakai BTS.

Baca: Seribu Surat Untuk Presiden Sudah Diantar, M Yani : Kami Mengamankan Sumber Daya Air

Baca: NEWSVIDEO : Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Dengan Latar Belakang Pembagian Warisan Di Sungai Lulut

Sementara Kabid Penertiban umum (Tibum) Satpol PP Kabupaten Batola, Agus Supriyadi, kembali mengingatkan jika surat teguran kedua kepada para BTS liar pada batas waktu yang ditentukan tidak ada respon, maka secara prosedural dan sesuai ketentuan yang di atur di Perda No 2 Tahun 2012 dan Perda No 5 Tahun 2014, Satpol PP Kabupaten Batola akan segera melakukan tindakan penyegelan dan atau pemutusan jaringan.

“Kita siap melakukan pemutusan jaringan listrik dan penyegelan BTS tersebut. Kami berharap pihak penyedia jasa atau owner BTS tersebut mematuhi ketentuan yang ada di daerah Batola ini,” katanya.

Menurutnya, terakhir penyegelan BTS liar dari tim yang melibatkan Satpol PP di Desa Tamba Jaya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Batola, Rabu (3/10/18) lalu. Saat penyegelan BTS liar tersebut dihadiri aparat Diskominfo, Dinas PMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Tabukan, pihak koramil, polsek setempat serta kepala desa Tamban Jaya. Keberadaan BTS liar itu melanggar Perda No.2 Tahun 2012 dan Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Menara Telekomunikasi. (ogi).

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved