Tajuk

Tegas ke Pembakar

Kebakaran lahan kembali marak di Indonesia. Seperti yang sudah-sudah wilayah yang sering terbakar saat kemarau adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera.

Tegas ke Pembakar
Foto kiriman BPBD Tanahlaut untuk Bpost
Tim Satgas Karhutla menangani kebakaran hutan di Kecamatan Jorong, Tanahlaut 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebakaran lahan kembali marak di Indonesia. Seperti yang sudah-sudah wilayah yang sering terbakar saat kemarau adalah Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.

Di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, kebakaran lahan sudah mulai mengganggu. Bahkan, pemerintah setempat mengambil kebijakan mengurangi jam belajar siswa demi menghindari terpapar oleh asap akibat pembakaran lahan.

Padahal, Palangkaraya menjadi kandidat lokasi pemindahan ibu kota Republik Indonesia, selain dua provinsi lainnya, yakni Kalsel dan Kaltim. Di Kalsel sendiri juga tidak bebas dari kebakaran lahan dan asap, meski tak separah seperti September 2015. Tapi, kondisinya saat ini juga tidak bisa dibilang lebih baik dari Kalimantan Tengah.

Sumatera juga menghadapi persoalan yang sama. Bahkan, ada indikasi keterlibatan korporasi melakukan pembakaran lahan di Provinsi Riau. Mabes Polri sedang menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, apabila terbukti ada yang terlibat, pihaknya tak segan memberikan sanksi.

Sampai saat ini, pelaku pembakaran lahan yang diamankan oleh Polri memang masih pelaku perseorangan. Tapi, tidak menutup kemungkinan korporasi pun bakal terlibat karena beberapa indikator. Di antaranya, musim kemarau 2019 masih panjang.

Mengutip pemberitaan pada 2015 saat kebakaran lahan di Indonesia parah-parahnya, Per Sepetember 2015, Polri menangani 48 kasus Karhutla, namun hanya satu korporasi yang diadili karena yang lain tak kuat bukti. Sementara 72 orang jadi tersangka perseorangan.

Secara produk hukum, penanganan Karhutla sebenarnya sudah memadai. Ada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 Huruf D menyebutkan, setiap orang dilarang untuk membakar hutan dengan alasan apapun. Bahkan, pada Pasal 78 para pembakar hutan bisa dipenjara maksimal 15 tahun penjara, denda maksimal Rp 5 miliar.

Ada pula UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Di pasal 8 Ayat (1) disebutkan, jika sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara pembakaran berakibat pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, para pelaku bisa dikenakan kurungan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Satu lagi adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada ancam pidana penjara minimal tiga tahun dan denda minimal Rp 3 miliar melalui Pasal 108. Sanksi maksimalnya lebih besar lagi, penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved