Berita Banjarmasin

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Sebut Ada 30 Bangunan Terbengkalai di Kalsel, Kerugian Ratusan Miliar

Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, Noorhalis menyebutkan potensi kerugian yang dialami negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Sebut Ada 30 Bangunan Terbengkalai di Kalsel, Kerugian Ratusan Miliar
banjarmasinpost.co.id/ahmad rizky abdul gani
Seorang pegawai didampingi Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalsel saat menyampaikan tentang hasil kajian cepatnya tentang bangunan terbengkalai di kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menanggapi banyak keluhan masyarakat tentang kurangnya mendapatkan pelayanan publik yang dibantah pemerintah akibat terbatasnya fasilitas-fasilitas yang dimilikinya.

Ombudsman RI perwakilan Kalsel, baru tadi melaksanakan kajian cepatnya ke 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Hasil kajian tersebut pun menemukan fakta yang mengejutkan.

Pasalnya, dari pembangunan fasilitas publik yang sejatinya dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya, justru hingga kini terbengkalai.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengungkapkan bahkan dari 30 bangunan yang terbengkalai tersebut terdapat di antaranya 3 terminal, 14 pasar, 2 rumah sakit, 3 gedung perkantoran dan lain sebagainya.

Nilainya pun tidak tanggung-tanggung, Noorhalis menyebutkan potensi kerugian yang dialami negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Baca: Jemaah Haji Kalsel Mulai Persiapan Pemulangan ke Tanah Air, Air Zamzam Lebih Dulu Dipacking

"Bangunan terbengkalai sebetulnya merata ada di 11 kabupaten dan kota se Kalsel. Sedangkan yang terbanyak ada di Tanah Bumbu, Banjarbaru dan Kotabaru," jelasnya.

Ia juga menjelaskan berdasarkan adapun kajian cepat tersebut ada beberapa temuan umum yang pihaknya dapatkan. Pertama, temuan tersebut tentang perbedaan informasi yang diberikan pemerintah daerah mengenai data dan objek bangunan dengan temuan di lapangan.

Kedua, minimnya evaluasi terhadap bangunan terbengkalai. Kalau ini terkait site plan atau rencana ke depan bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan bangunan terbengkalai di daerahnya.

Sedangkan temuan yang lain aset dan bangunan sebagian sudah banyak yang rusak bahkan dicuri sebelum dimanfaatkan. Objek bangunan banyak dijadikan tempat asusila serta beberapa badan pengelola aset daerah hanya bersifat pasif.

"Atau maksudnya di sini mereka hanya melakukan pencatatan namun tidak memiliki data mengenai jumlah atau mana-mana saja yang terbengkalai di daerahnya. Sehingga semua dilemparkan kepada instansi teknis dan keenan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menambahkan sejatinya ada sembilan faktor yang membuat suatu bangunan menjadi terbengkalai. Diantaranya letak bangunan yang tidak strategis sehingga masyarakat menolak menempatinya.

Baca: Tabrakan Maut, Truk CPO Seruduk Pejalan Kaki di Pulaulaut Tengah Kotabaru, Korban Tewas

Kemudian , tanah dan bangunan berbeda kepemilikan, biasanya akibat proses hibah yang lambat dan pembangunan dilakukan tidaklah sesuai standar sehingga peruntukkan awal.

" Ada pula, pembangunan bermasalah hukum sehingga memperlambat kelanjutan pembangunan. Kelima, dalam pengadaan aset atau bangunan SKPD teknis tidak melibatkan SDM sesuai misalnya Dinas Pekerjaan Umum," jelasnya.

Selain itu, perencanaan pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dan Kepala daerah berganti sehingga berganti pula visi dan misi prioritas pembangunan.

" Dan kurang sinkronnya pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, ini juga menjadi faktor membuat terbengkalainya suatu bangunan," jelasnya. (banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani)

Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved