Ibu Kota Baru
Menteri ATR Sebut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Belum Mau Menyebutkan Lokasi Persisnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepastian lokasi ibu kota baru Indonesia yang akan pindan ke Pulau Kalimantan akhirnya terungkap, yaitu di Kalimantan Timur. Namun, lokasi persisnya masih belum disebutkan.
Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah telah menentukan lokasi untuk ibu kota baru Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.
“Iya Kaltim benar,” ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.
“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.
Baca: Terjawab, Pemindahan Ibu Kota Baru di Kaltim, Kepemilikan Lahan Diamankan
Baca: Batal Diumumkan Jokowi, Wali Kota Balikpapan Klarifikasi Soal Spanduk Ibu Kota Indonesia di Kaltim
Baca: Gubernur Kaltim Sebut Ibu Kota Baru Bukan di Hutan Bukit Soeharto, Tapi di Kawasan Ini
Baca: Kementerian ATR Siapkan Tata Ruang dan Pengadaan Tanah, Ini Desain Ibu Kota di Kalimantan dari PUPR
Menurut Sofyan, begitu lokasi pastinya calon ibu kota baru itu diumumkan Presiden Jokowi, pihaknya akan mengamankan kepemilikan lahannya.
“Begitu diputuskan di mana lokasinya akan kita kunci (lahannya),” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri pernah mengunjungi Provinsi Kaltim pada Mei 2019 lalu. Saat itu dia mengunjungi salah satu satu lokasi bernama Bukit Soeharto di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Lokasi tersebut digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota negara Indonesia.
Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.
Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin memperkirakan akan ada 800.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang pindah jika ibu kota jadi dipindahkan.
