Opini Publik

Napas Terakhir KPK

SEPERTI operasi senyap saja, tiba-tiba semua berubah. Dari yang ada menjadi tidak ada dan dari yang tidak ada menjadi ada.

Napas Terakhir KPK
KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHO
Ilustrasi 

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEPERTI operasi senyap saja, tiba-tiba semua berubah. Dari yang ada menjadi tidak ada dan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang terjadi dengan sikap DPR di akhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari: mengamputasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melakukan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi itu sebenarnya belum perlu, UU yang ada masih efektif.

Harus diakui masalah ini sudah tertunda-tunda sejak lama. Terakhir tahun 2017, rakyat memprotes revisi itu sehingga atas kesepakatan dengan pemerintah, revisi ditunda. Sekarang inilah, di akhir masa jabatan DPR menghentak lagi dengan melakukan apa yang sudah dicita-citakan sejak lama, mengubah wajah KPK lewat UU baru sekaligus sebagai inisiatornya.

Istimewanya, rencana ini tidak ada dalam prolegnas 2019. Keputusan untuk merevisi ini juga diambil dalam waktu relatif singkat dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019). Suara bulat pun menyetujuinya sebagai RUU inisiatif DPR. Masyarakat, pengamat dan praktisi hukum pun kaget, apa gerangan yang ingin dicapai DPR. Bukankah pembahasan memakan waktu lama padahal masa tugasnya akan berakhir bulan depan. Tampaknya sudah ada design untuk tidak berlama-lama membahas, toh semua sudah setuju.

Orang pun lantas berpikir, inilah balas dendam DPR kepada KPK yang selama ini memborgol banyak anggota dewan yang korup. Bahwa alasannya karena ini merupakan pekerjaan tertunda, seperti dikatakan anggota Komisi III Arsul Sani (PPP), tidak masuk akal karena DPR yang akan datang masih bisa dan punya waktu cukup. Mengapa harus dipaksakan sekarang.

Berbagai opini yang bermunculan seolah sudah tidak mempan lagi. Bagi rakyat KPK yang kuat adalah dambaan, sedang alasan DPR revisi untuk memperkuat KPK tidak dipercaya.

Poin-poin penting yang akan direvisi adalah, memberikan wewenang kepada KPK untuk menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara), pembentukan dewan pengawas dan soal penyadapan. Ke depan penyadapan tidak bisa bebas lagi tapi harus seizin dewan pengawas yang akan dibentuk. Selama ini nyawa KPK itu ada pada penyadapan sehingga banyak pelaku korupsi tertangkap tangan. Kalau hak ini dihabisi maka habislah nyawa KPK.

Polri dan Kejaksaan juga punya wewenang penyadapan tapi mereka tidak perlu izin dengan pengawasnya, misalnya Polri minta izin ke Kompolnas atau Kejaksaan minta izin ke pengawasnya. Mengapa KPK harus ada izin. Untuk lembaga ad hoc seperti KPK, keistimewaan itu perlu karena tugasnya pun khusus.

***

Alasan KPK akan diberi hak untuk melakukan SP3 demi kepastian hukum juga tidak masuk logika. KPK oleh UU tidak diberi wewenang SP3 agar kerja lebih cermat. SP3 yang dimiliki penegak hukum lain selama ini bisa disalahgunakan untuk membebaskan orang yang diduga bersalah. Tapi KPK tidak mungkin melakukan karena tidak ada hak. Sedang terhadap kesalahan penangkapan atau penetapan tersangka bisa dilakukan lewat praperadilan seperti yang dilakukan Komnjen Pol Budi Gunawan. Jadi untuk apa KPK diberi wewenang SP3.

Pengawas KPK tak ada masalah, dulu pun ada penasihat. Tapi kalau diberi wewenang untuk memberi izin atau menolak penyadapan, itu justru merugikan penyidikan karena sama saja membongkar rahasia. Bagaimana mungkin orang mau menangkap maling harus memberi tahu dulu pada pihak yang tidak berkepentingan.

Banyak pihak menyayangkan sikap DPR, apalagi ini menjelang akhir masa jabatan. Seperti ada unsur balas dendam. Sebab revisi itu memang melemahkan KPK, bukan menguatkan.

Terlalu banyak kendala dalam pemberantasan korupsi. Contoh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syarifuddin Temenggung yang dihukum 13 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor dan 15 tahun di Pengadilan Tinggi DKI dalam kasus BLBI, dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Ini pukulan berat buat KPK. Bisa dibayangkan seandainya KPK jadi lemah.

KPK minta perlindungan presiden agar menyelamatkan lembaga ini dari revisi UU KPK. Sekarang satu-satunya harapan hanya pada Presiden Joko Widodo. Meski pengusul revisi semua dari anggota DPR partai pengusung, Jokowi diharapkan tak terpengaruh. Kalau Presiden menolak gagallah rencana DPR.

Komisioner KPK sebenarnya juga sudah akan habis masa jabatannya seperti halnya DPR, tapi sebagai lembaga anti rasuah KPK punya posisi tawar yang berbeda dalam memberantas korupsi. Semoga napas KPK tidak berakhir di sini. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved