Berita Banjarmasin

FSPMI Gelar Unjuk Rasa di DPRD Kalsel, Minta Dewan Suarakan Tuntutan ke Pusat

Gelombang unjuk rasa Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih berlanjut, Rabu (2/10/2019).

FSPMI Gelar Unjuk Rasa di DPRD Kalsel, Minta Dewan Suarakan Tuntutan ke Pusat
banjarmasinpost.co.id/acm
Anggota Dewan Kalsel Temui Pengunjuk Rasa FSPMI Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelombang unjuk rasa Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masih berlanjut, Rabu (2/10/2019).

Kali ini giliran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kalsel yang ramai-ramai sambangi Rumah Banjar.

Puluhan buruh yang tergabung di FSPMI Kalsel lengkap dengan atribut dan spanduk berisi protes sempat gelar orasi di Depan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel.

Ada sederet poin yang disuarakan para buruh pekerja metal ini termasuk tuntutan secara ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

Diantaranya menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mendesak pencabutan atau revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan serta menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca: Selamat Hari Batik Nasional 2019, Kumpulan Meme Kocak Hari Batik dari Superman Hingga Google Doodle

Baca: Pendaftaran CPNS 2019 Sebentar Lagi! Ini Usulan Formasi Khusus Kalteng, Seleksi via sscasn.bkn.go.id

Baca: Kekompakan Veronica Tan & Puput Nastiti Devi Saat Jelang Lahiran Anak Ahok BTP Akhirnya Muncul

Baca: Penampakan Wajah Bayi Ayu Dewi Disorot, Sahabat Luna Maya & Melaney Ricardo Lahirkan Anak Lelaki

Tak sempat lama gelar orasi, beberapa Anggota Dewan Kalsel termasuk H Suripno Sumas dan H M Luthfi Saifuddin pun turun menemui buruh pengunjuk rasa.

Mereka selanjutnya diajak untuk masuk dan membuka forum diskusi di Ruang BP Perda DPRD Provinsi Kalsel juga dihadiri Perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kalsel serta BPJS Kota Banjarmasin.

Dalam forum ini, Ketua FSPMI Kalsel Yoeyoen Indharto ungkapkan kekhawatirannya rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ia menilai Revisi atas Undang-Undang tersebut berpotensi terjadinya pengurangan nilai pesangon dan makin bebasnya penggunaan tenaga outsourcing di berbagai bidang kerja.

Sedangkan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dinilai merugikan buruh karena penetapan kenaikan upah tak lagi melalui perundingan namun hanya didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved