Berita Banjarmasin

Pastikan Pelsus Batubara Tak Kapalkan Batubara Illegal, KPK Sidak Pelsus PT Talenta Bumi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali sidak di Wilayah Kalimantan Selatan dan meninjau aktivitas di Pelsus Batubara PT Talenta Bumi

Pastikan Pelsus Batubara Tak Kapalkan Batubara Illegal, KPK Sidak Pelsus PT Talenta Bumi
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Koordinator Wilayah VII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Nana Mulyana, disamping Kadis ESDM, Kelik Isharwanto melakukan sidak ke Pelsus di PT Talenta Bumi memastikan tidak menumpuk dan mengapalkan batubara Illegal, Senin (7/10/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATOLA-Memastikan bahwa batubara illegal tidak diangkut dari pelabuhan khusus (Pelsus) Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali sidak di Wilayah Kalimantan Selatan, Senin (7/10/2019).

Seolah tidak puas dengan laporan di atas kertas saja, KPK yang hadir dari Koordinator Wilayah VII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Nana Mulyana, dan anggotanya, Rosma Ali Yusuf langsung melihat kelokasi.

Dihari pertama di Kalsel Nana Mulyana meninjau ke Pelabuhan Khusus Batubara di Barito Kuala (Batola) milik PT Talenta Bumi.

Begitu tiba, di perusahaan Mulyana mengajak rombongan langsung ke Pelabuhan di tepian Sungai Barito.

Baca: Tak Tahan Dicabuli Ayah Kandung Hingga Hamil, Gadis Remaja Ini Kabur dan Lapor ke Polisi

Baca: Kejutan Syahrini untuk Sahabat Luna Maya Disorot, Bantah Isu Ayu Dewi Musuhan dengan Istri Reino?

Baca: Diwajibkan Tinggal di Ibu Kota Kabupaten, Begini Tanggapan Anggota DPRD Tanahlaut

Baca: Rusak Teralis Sel, Empat Napi Ini Gagal Kabur dari Lapas Banjarbaru, Ternyata Otaknya Mantan Polisi

Nana Mulyana langsung menunjuk arah tongkang dan melihat proses pemuatan dari Stoke Pile ke Tongkang yang siap mengangkutnya.

"Ya saya melihat ke lokasi ini adalah untuk melihat safety kerja seperti apa, mekanisme yang dilakukan kerja disini seperti apa," kata Nana Mulyana.

Dijelaskan Nana Mulyana, konsen KPK dari Korsupgah ini adalah memastikan bahwa stoke pile tidak bisa menumpuk dan mengapalkan batubara yang Illegal tanpa dokumen.

"Informasi laporan ada, namun pembuktiannya sulit di lapangan. Tapi KPK tetap akan konsen disini karena jika pemilik stoke pile bisa mengapalkan yang tanpa dokumen itu kebocoran luar biasa, dan di sini pembuktiannya sulit," kata Nana Mulyana.

Nana Mulayana menyampaikan ketika pihak KPK menanyakan ke perusahaan, perusahaan stoke pile pasti tidak mengetahui kalau batu itu Illegal atau tidak. Sebab selama ada dokumen lengkap asal usul batubaranya dan izin pengapalan lengkap maka bisa dinaikkan ke tongkang.

"Kalau ditanya apakah dati Peti, Perusahaan sini bilang tak tau. Karena itu dokumen didapat dari pemilik IUP," kata dia.

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved